Kementerian UMKM menghadirkan layanan terpadu mulai dari pengurusan NIB, sertifikasi produk, hingga konsultasi pembiayaan. Pemerintah juga menyiapkan Banpres Rp115 miliar bagi sekitar 38.000 UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat.
Sepanjang 2025, sebanyak 3.000 pengusaha UMKM di Sumatera Barat tercatat memiliki NIB dan penyaluran KUR mencapai hampir Rp8 triliun. Hingga triwulan III 2026, sebanyak 2.000 NIB diterbitkan dengan realisasi KUR mendekati Rp6,5 triliun.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka akses layanan perizinan, sertifikasi, dan pembiayaan bagi pengusaha mikro di Sumatera Barat melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10). ยฉPusakoNews.com
Sesuaikan Ukuran Baca
991
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
PusakoNews.com, Bukittinggi - Sebanyak 1.000 pengusaha mikro di Sumatera Barat menjadi sasaran layanan terpadu yang dihadirkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Festival tersebut mempertemukan berbagai kebutuhan pengusaha mikro dalam satu kegiatan, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga konsultasi pembiayaan, bantuan hukum, dan pengembangan usaha.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, pendekatan tersebut dirancang untuk memperluas kesempatan pengusaha mikro memperoleh legalitas, meningkatkan kualitas produk, serta mengakses permodalan dan pasar.
Menurut Helvi, kemampuan berdagang masyarakat Sumatera Barat perlu didukung fasilitas usaha yang lebih mudah dijangkau agar kegiatan ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Layanan Terpadu untuk Memangkas Hambatan Legalitas
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Kementerian UMKM adalah tersebarnya layanan perizinan dan sertifikasi pada berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat sebagian pengusaha mikro harus mendatangi sejumlah instansi untuk mengurus dokumen yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.
Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah menggabungkan pendekatan layanan langsung melalui festival dengan layanan digital SAPA UMKM yang dapat diakses secara daring.
Helvi menegaskan bahwa kemudahan memperoleh legalitas tidak dimaksudkan untuk menambah beban perpajakan pengusaha mikro. Formalisasi usaha diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka kesempatan pemasaran yang lebih luas.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 35 pemilik usaha dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat menerima penyerahan simbolis dokumen legalitas, sertifikasi, serta fasilitas pembiayaan.
Dokumen yang diserahkan mencakup NIB, sertifikat halal, sertifikat merek, legalitas Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), izin edar BPOM, SNI Bina UMKM, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Fasilitas lainnya meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, asuransi, serta santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Sertifikasi Membantu Pengusaha Membangun Kepercayaan Konsumen
Manfaat layanan tersebut antara lain dirasakan Mirawati, produsen sala lauak, makanan khas Minangkabau, yang memperoleh sertifikat halal bagi produknya.
Mirawati menilai sertifikasi tersebut membantu meningkatkan keyakinan pembeli terhadap produk yang dipasarkannya.
"Sertifikat ini membuat banyak orang lebih percaya dengan kualitas produk saya," kata Mirawati.
Ia berharap meningkatnya kepercayaan konsumen dapat membuka kesempatan memperluas pemasaran dan menambah pendapatan usaha untuk mendukung perekonomian keluarganya.
Pengalaman serupa disampaikan Diva Rahmat Al Hakim, pemilik usaha air minum isi ulang Depot Modern Alma.
Diva mengaku terbantu oleh kemudahan pengurusan SLHS, terutama karena standar kebersihan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap usahanya.
Pemilihan Bukittinggi sebagai lokasi festival juga berkaitan dengan upaya pemerataan akses layanan usaha di Sumatera Barat.
Helvi menjelaskan bahwa pengusaha mikro di kawasan pesisir relatif lebih mudah menjangkau sejumlah program pemberdayaan. Sementara itu, sebagian pengusaha di wilayah pedalaman dan pegunungan masih menghadapi kendala dalam mengakses perizinan, sertifikasi, dan pembiayaan.
Karena itu, Kementerian UMKM berupaya memperluas jangkauan pelayanan agar kesempatan mengembangkan usaha tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu.
Bukittinggi sendiri memiliki lebih dari 10.000 UMKM dari berbagai bidang usaha. Potensi perdagangan, kuliner, pariwisata, serta produk unggulan daerah menjadi bagian dari peluang pengembangan ekonomi setempat.
Pemerintah daerah turut mendukung penguatan kegiatan ekonomi melalui pembenahan tata kota, peningkatan fasilitas umum, dan penjajakan kemitraan dengan pasar luar negeri.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Penyaluran KUR Sumbar Mendekati Rp6,5 Triliun pada 2026
Selain layanan sertifikasi, Kementerian UMKM menyoroti perkembangan legalitas dan pembiayaan usaha di Sumatera Barat.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan Helvi, sebanyak 3.000 pengusaha UMKM telah memiliki NIB sepanjang 2025. Pada periode yang sama, penyaluran KUR mencapai hampir Rp8 triliun.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya keberlanjutan fasilitas legalitas dan pembiayaan, sehingga semakin banyak pengusaha mikro dapat memperoleh dukungan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Banpres Rp115 Miliar Disiapkan untuk UMKM Terdampak Bencana
Bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung pemulihan kegiatan produksi, memenuhi kebutuhan modal usaha, serta membantu mempertahankan sumber penghidupan keluarga terdampak.
Helvi berharap fasilitas pemerintah, baik melalui layanan legalitas, akses pembiayaan, maupun bantuan pemulihan, dapat dimanfaatkan pengusaha mikro untuk meningkatkan produktivitas.
Melalui pelayanan langsung dan platform digital SAPA UMKM, Kementerian UMKM berupaya memperpendek akses pengusaha terhadap berbagai program pemerintah, sekaligus mendorong pemenuhan standar produk dan keberlanjutan usaha di Sumatera Barat.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia.
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar