IKM Resmi Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penghinaan terhadap Masyarakat Sumatera Barat

PusakoNews.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) secara resmi melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya atau yang dikenal dengan nama Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Laporan tersebut disampaikan pada Selasa, 26 Mei 2026, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim. DPP IKM menilai pernyataan Abu Janda yang menyebut istilah “barbar” dalam konteks masyarakat Sumatera Barat telah melukai harga diri dan kehormatan masyarakat Minangkabau.

Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menegaskan bahwa langkah hukum ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga marwah masyarakat Minang dari dugaan ujaran bernuansa kebencian. Ia menyebut setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap proses hukum di Indonesia.

Menurut DPP IKM, pernyataan yang dipersoalkan berasal dari pidato Abu Janda dalam sebuah forum yang videonya kemudian beredar luas di media sosial. Dalam potongan video tersebut, Abu Janda menyinggung wilayah Sumatera Barat dan Jawa Barat dengan penggunaan istilah yang dinilai merendahkan serta menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat di kedua daerah tersebut.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Defrizal Djamaris, menjelaskan bahwa laporan yang diajukan mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait ujaran kebencian bermuatan SARA. Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah “barbar” memiliki makna yang sangat negatif dan tidak pantas disematkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Defrizal juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut merujuk pada perilaku tidak beradab, kejam, serta tidak berperikemanusiaan. Karena itu, pihaknya menilai ucapan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan memperkeruh hubungan antar kelompok masyarakat di Indonesia.

Dalam pelaporan tersebut, DPP IKM menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik Bareskrim Polri, termasuk rekaman video berdurasi sekitar sembilan menit yang diambil dari akun media sosial dan dinilai memuat pernyataan yang dipersoalkan. Organisasi tersebut berharap aparat penegak hukum dapat memproses laporan secara objektif, profesional, transparan, dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DPP IKM juga menegaskan bahwa laporan tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan bentuk aspirasi masyarakat Minangkabau yang merasa tersinggung dan dirugikan oleh pernyataan tersebut. Mereka meminta seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas serta mempercayakan penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Abu Janda memberikan tanggapan atas laporan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menghina masyarakat Sumatera Barat. Ia menyebut tuduhan yang diarahkan kepadanya merupakan bentuk penafsiran yang berbeda terhadap pernyataan yang disampaikannya.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah pihak meminta agar persoalan disikapi secara bijak dan tetap mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman suku, budaya, dan nilai persatuan nasional. Di sisi lain, masyarakat juga berharap proses hukum dapat berjalan adil tanpa intervensi pihak mana pun.
[PusakoNews.com/red]