Dalam dua rapat terbatas pada 2–3 November 2026, pemerintah membahas penguatan indikator ekonomi, efisiensi belanja negara, serta persiapan diversifikasi energi melalui bioetanol E20 hingga E50 dan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak.
Pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun dan merealisasikan belanja sekitar Rp990 triliun hingga akhir tahun.
PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan fundamental ekonomi, pengendalian belanja negara, dan ketahanan energi nasional dalam rangkaian rapat terbatas bersama Kabinet Merah Putih pada 2–3 November 2026 di Istana Merdeka, Jakarta.
Tiga agenda tersebut memperlihatkan fokus pembahasan pemerintah menjelang akhir tahun anggaran 2026. Di sektor ekonomi, pemerintah mencermati perkembangan manufaktur, perdagangan, dan inflasi. Pada pengelolaan keuangan negara, perhatian diarahkan pada pencapaian penerimaan dan efisiensi belanja. Sementara di sektor energi, pemerintah menyiapkan sejumlah rencana untuk memperkuat ketersediaan pasokan dalam negeri.
Indikator ekonomi menunjukkan aktivitas manufaktur menguat
Dalam rapat pada Senin, 2 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan mengenai perkembangan indikator ekonomi nasional.
Salah satu perkembangan yang disorot adalah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai 54 pada Oktober 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 52,4.
Airlangga menyebut capaian itu menunjukkan penguatan aktivitas manufaktur dan menjadi tingkat ekspansi terkuat sejak Maret 2024.
Dari sektor perdagangan, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$3,36 miliar pada September 2026. Surplus tersebut berasal dari perdagangan nonmigas sebesar US$5,67 miliar, sementara perdagangan migas mengalami defisit US$2,31 miliar.
Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia selama Januari–September 2026 mencatat surplus US$10,61 miliar. Kontribusi surplus nonmigas mencapai US$34,21 miliar, sedangkan defisit migas tercatat US$23,6 miliar.
Kinerja ekspor juga dilaporkan tumbuh 5,58 persen secara tahunan. Nilai ekspor Januari–September 2026 mencapai US$221,23 miliar, dengan ekspor nonmigas sebesar US$212,27 miliar.
Sementara itu, inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan dan 0,22 persen secara bulanan. Inflasi tahun kalender mencapai 2,4 persen, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Airlangga menjelaskan tekanan harga terutama berasal dari kelompok pangan bergejolak, termasuk cabai rawit dan ikan segar. Transportasi, termasuk angkutan udara, juga menjadi salah satu komponen yang memengaruhi inflasi.
Pemerintah menyiapkan program diskon menjelang Natal dan Tahun Baru untuk mengompensasi kenaikan biaya transportasi yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Penerimaan dan belanja APBN menjadi perhatian hingga akhir tahun
Pembahasan ekonomi berlanjut dalam rapat terbatas pada Selasa, 3 November 2026. Kali ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan laporan perkembangan perekonomian sekaligus pelaksanaan APBN kepada Presiden Prabowo.
Suahasil menyebut inflasi sebesar 3,23 persen masih berada dalam rentang sasaran pemerintah. Ia juga melaporkan peningkatan PMI manufaktur dari kisaran 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.
Menurutnya, peningkatan indeks tersebut mencerminkan perkiraan pelaku usaha terhadap kenaikan permintaan. Kondisi itu mendorong pengusaha mempersiapkan peningkatan produksi, termasuk melalui pembelian input yang lebih banyak.
Selain indikator ekonomi, pemerintah mencermati arus modal asing yang masih tercatat masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan APBN menjelang penutupan tahun anggaran. Suahasil melaporkan realisasi pendapatan dan belanja hingga akhir Oktober 2026 masih berjalan sesuai rencana.
Namun, pemerintah masih menghadapi kebutuhan pengumpulan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun selama November–Desember. Pada periode yang sama, belanja negara sekitar Rp990 triliun masih harus direalisasikan.
Presiden Prabowo memberikan arahan agar kementerian dan lembaga menjaga efisiensi penggunaan anggaran meskipun percepatan belanja biasanya terjadi menjelang akhir tahun.
Suahasil menegaskan percepatan belanja tetap dapat dilakukan, tetapi harus memperhatikan tata kelola yang baik dan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan target keluaran atau output yang telah direncanakan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Bioetanol dan fasilitas penyimpanan minyak masuk agenda ketahanan energi
Selain stabilitas ekonomi dan APBN, rapat terbatas pada 3 November 2026 juga membahas penguatan ketahanan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program bioetanol E20.
Pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50. Pelaksanaannya direncanakan melibatkan kerja sama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian, terutama dalam menyiapkan kebutuhan sektor hulu.
Di samping itu, pemerintah menyatakan program biodiesel B50 tetap dipertahankan. Bahlil menyebut ketidakpastian geopolitik menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga keberlanjutan kebijakan tersebut.
Langkah lainnya adalah rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra. Fasilitas ini dipersiapkan untuk menampung minyak mentah (crude) yang diimpor sehingga kapasitas penyimpanan cadangan nasional dapat ditingkatkan.
Bahlil menyampaikan kapasitas penyimpanan ditargetkan mampu menampung kebutuhan lebih dari 20 hari, dengan sasaran pengembangan hingga 60 hari.
Studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut, menurut Bahlil, telah selesai. Pemerintah berencana memulai peninjauan lokasi pada akhir 2026 dengan memperhatikan aspek keamanan dan potensi risiko bencana.
Dengan demikian, pembahasan dalam dua hari rapat terbatas tersebut mencakup tiga bidang yang menjadi perhatian pemerintah: menjaga stabilitas indikator ekonomi, memastikan belanja negara tetap efisien, serta mempersiapkan penguatan cadangan dan diversifikasi energi nasional.
Komentar