Pemerintah menegaskan efisiensi anggaran tidak menghentikan belanja negara. Di sisi lain, percepatan ekspor, termasuk sektor manufaktur, dilakukan dengan mengatasi berbagai hambatan melalui satuan tugas yang mendapat penugasan Presiden.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan belanja APBN triwulan IV 2026 mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun 2025.
PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah memproyeksikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan IV 2026 mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan di tengah langkah penelaahan dan efisiensi anggaran yang tetap dilaksanakan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan proyeksi itu setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan kondisi perekonomian nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Suahasil, nilai belanja yang diperkirakan pada tiga bulan terakhir 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan belanja APBN triwulan IV 2025 yang mencapai Rp1.200 triliun.
Perbandingan tersebut menunjukkan rencana pemerintah mempertahankan belanja negara dalam jumlah lebih besar meskipun penelaahan terhadap penggunaan anggaran terus dilakukan.
Efisiensi Anggaran Tidak Menghentikan Belanja Negara
Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tetap mengevaluasi pelaksanaan APBN sepanjang sisa tahun 2026. Langkah itu merupakan bagian dari kegiatan rutin menjelang akhir tahun anggaran untuk memastikan belanja terlaksana secara efisien.
Ia menegaskan efisiensi tidak berarti seluruh pengeluaran pemerintah harus dihentikan. Pelaksanaan anggaran tetap diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
"Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp. 1.200 triliun," ujar Suahasil.
Belanja pemerintah tersebut diharapkan memberikan dorongan terhadap aktivitas perekonomian, termasuk melalui penyelenggaraan pelayanan publik dan program perlindungan sosial.
Salah satu bentuk dukungan yang disampaikan Suahasil adalah bantuan pangan yang mulai bergulir pada triwulan IV 2026.
Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut diharapkan ikut mendorong kegiatan konsumsi masyarakat. Pada saat yang sama, belanja pemerintah menjadi salah satu komponen pengeluaran yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Dengan demikian, penelaahan anggaran dan pelaksanaan belanja tetap berjalan bersamaan. Pemerintah berupaya menjaga efisiensi penggunaan dana tanpa menghentikan kegiatan yang dibiayai APBN.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Hambatan Ekspor Ditangani Melalui Satgas
Selain persoalan fiskal, pertemuan Presiden Prabowo dengan jajaran pemerintah membahas upaya memperkuat kinerja ekspor nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia secara umum masih relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global.
Dalam laporan kepada Presiden, sejumlah indikator menjadi perhatian, meliputi pertumbuhan ekonomi, target inflasi, kondisi sektor perbankan, serta perkembangan investasi yang telah berjalan.
Dari pembahasan tersebut, pemerintah juga menempatkan peningkatan ekspor sebagai salah satu langkah yang perlu diperkuat.
Airlangga menyatakan dorongan ekspor akan mencakup berbagai sektor, termasuk industri manufaktur. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan hambatan yang berpotensi mengurangi aktivitas ekspor.
Penanganan kendala tersebut dilakukan melalui mekanisme debottlenecking oleh satuan tugas yang telah memperoleh penugasan dari Presiden.
"Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui satgas," kata Airlangga.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ekspor sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah perkembangan situasi global.
Stabilitas Perbankan dan Sektor Keuangan Ikut Menjadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil menyampaikan bahwa perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan meskipun lingkungan ekonomi internasional menghadapi ketidakpastian.
Ia menyinggung perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa sebagai faktor eksternal yang perlu terus dicermati karena berpotensi memberikan dampak terhadap Indonesia.
Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Presiden, Suahasil menilai kondisi makroekonomi dan transaksi masyarakat masih memiliki ketahanan.
Pemerintah juga menyatakan dukungannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial.
"Tentu nanti bersama Bank Indonesia kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial," ujar Suahasil.
Dengan proyeksi belanja APBN yang lebih tinggi pada triwulan IV, langkah percepatan ekspor, serta koordinasi antarlembaga keuangan, pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]BPMI Setpres
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar