Pertemuan di Istana Merdeka membahas risiko ekonomi global, penguatan kebijakan berbasis data, serta perkembangan digitalisasi bantuan sosial yang direncanakan diluncurkan pada 10 November 2026.
Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital yang uji cobanya telah menjangkau 514 kabupaten/kota, dengan dukungan sekitar 775 ribu agen.
PusakoNews.com, Jakarta - Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) hingga 20 Oktober 2026. Perkembangan tersebut menjadi salah satu laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang turut membahas tantangan ekonomi global dan berbagai rekomendasi kebijakan nasional.
Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026), dengan dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait.
Di tengah perubahan kondisi ekonomi dunia, DEN menyampaikan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi beserta alternatif penyelesaiannya. Pembahasan mencakup perlindungan sosial, ketahanan pangan, hilirisasi, harga dan ketersediaan bahan bakar, hingga perkembangan pasar modal.
Luhut menjelaskan, pembahasan dilakukan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kehadiran para pejabat tersebut memungkinkan pemeriksaan kembali data ekonomi yang menjadi dasar rekomendasi kepada Presiden.
“Per hari ini sudah ada 11,5 juta KK yang terdaftar dalam digitalisasi perlinsos ini,” ucap Firman.
Proses pendaftaran masyarakat didukung sekitar 775 ribu agen perlinsos. Selain itu, jumlah pendaftar melalui portal perlinsos dilaporkan telah melampaui 600 ribu orang per hari.
Angka 11,5 juta KK tersebut merupakan jumlah keluarga yang telah terdaftar dalam sistem, bukan jumlah penerima bantuan yang dinyatakan telah memperoleh pencairan.
DEN juga menyampaikan hasil kajian mengenai efektivitas digitalisasi penyaluran bantuan berdasarkan uji coba yang dilakukan di Provinsi Bali.
Menurut Firman, hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dapat menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.
Kedua angka tersebut merujuk pada hasil kajian uji coba di Bali, sehingga tidak dapat langsung diperlakukan sebagai ukuran penurunan kesalahan penyaluran bantuan secara nasional.
Luhut juga menyampaikan arah kebijakan perlindungan sosial pemerintah ke depan, yakni pemberian bantuan secara langsung kepada penerima melalui mekanisme transfer tunai atau cash transfer.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mengalihkan pemberian subsidi berbasis produk menuju bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat.
Namun, penjelasan itu masih merupakan arah kebijakan yang disampaikan DEN, bukan keterangan bahwa seluruh mekanisme subsidi telah beralih menjadi transfer tunai.
Risiko Ekonomi Global dan Perubahan Iklim Ikut Dibahas
Luhut mengatakan berbagai persoalan yang telah muncul maupun yang berpotensi terjadi disampaikan kepada Presiden berikut alternatif langkah antisipasinya.
Menurut Luhut, Presiden memberikan perhatian besar terhadap data ekonomi yang dipaparkan. DEN menilai berbagai risiko yang dibahas masih dapat dikelola melalui langkah penanganan yang disiapkan.
Pembahasan mengenai perubahan iklim tersebut menjadi bagian dari rangkaian rekomendasi DEN yang lebih luas, bersama persoalan pangan, hilirisasi, energi, pasar modal, dan perlindungan sosial.
DEN juga berencana meningkatkan intensitas penyampaian informasi dan pembaruan data ekonomi kepada Presiden.
Luhut menekankan pentingnya informasi yang terus diperbarui agar perkembangan ekonomi global dan implikasinya terhadap Indonesia dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
Rencana penyampaian laporan secara lebih intensif tersebut melengkapi rekomendasi kebijakan yang telah dibahas dalam pertemuan.
Dengan demikian, agenda DEN bersama Presiden Prabowo mencakup dua perhatian yang saling berkaitan: penyusunan respons terhadap risiko perekonomian serta penguatan penggunaan data dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran perlindungan sosial.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Sekretariat Presiden — Rilis Presiden RI
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar