OJK menegaskan kelanjutan reformasi pasar modal dan penindakan pelanggaran untuk memperkuat kepercayaan investor. Sementara itu, Bank Indonesia menyiagakan instrumen stabilisasi rupiah dan menyoroti inflasi pangan yang mencapai 5 persen.
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026, OJK menegaskan kelanjutan reformasi pasar modal melalui penguatan transparansi, likuiditas, dan penegakan aturan.
PusakoNews.com, Jakarta - Penguatan integritas pasar modal, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian dalam pembahasan kondisi ekonomi nasional bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dua otoritas sektor keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), menyampaikan langkah kebijakan masing-masing untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian perekonomian global.
OJK memusatkan perhatian pada reformasi pasar modal, terutama transparansi perdagangan, likuiditas, serta penindakan pelanggaran. Di sisi lain, Bank Indonesia menekankan stabilisasi rupiah dan pengendalian tekanan harga, khususnya pada kelompok pangan bergejolak.
Kedua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sektor keuangan yang disampaikan kepada Presiden, dengan fokus berbeda sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
OJK Tekankan Integritas Bursa dan Perlindungan Kepercayaan Investor
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kelanjutan reformasi pasar modal menjadi salah satu pokok laporan yang dibahas bersama Presiden Prabowo.
Menurut Friderica, pembenahan pasar modal tidak hanya diarahkan pada peningkatan likuiditas, tetapi juga pada transparansi dan kredibilitas perdagangan.
Perhatian khusus diberikan terhadap pelanggaran ketentuan pasar modal, termasuk praktik perdagangan terkoordinasi atau coordinative trading yang melanggar aturan.
OJK menegaskan komitmen untuk memperkuat penegakan aturan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas pasar sekaligus memberikan efek jera.
“Dan ini harapannya menimbulkan efek jera,” ujar Friderica dalam keterangannya selepas rapat.
Penegakan aturan menjadi bagian penting dari agenda reformasi yang disampaikan OJK. Melalui pembenahan tersebut, otoritas mengharapkan pasar modal Indonesia semakin transparan, likuid, dan kredibel bagi investor domestik maupun asing.
Friderica juga menyoroti besarnya partisipasi investor ritel dalam negeri. Jumlah Single Investor Identification (SID) investor ritel domestik, menurut keterangannya, telah mencapai sekitar 32,7 juta.
Angka tersebut disampaikan OJK sebagai gambaran besarnya harapan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang.
Dengan jumlah SID tersebut, pembahasan reformasi pasar modal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kepercayaan masyarakat yang berinvestasi.
Sementara OJK menitikberatkan pembenahan pasar modal, Bank Indonesia melaporkan perkembangan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah.
Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa inflasi inti pada September 2026 masih berada pada tingkat 2,8 persen. Namun, tekanan pada kelompok pangan bergejolak atau volatile food tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 5 persen.
Perbedaan kedua angka tersebut menjadi perhatian dalam laporan BI. Destry menilai inflasi inti masih cukup terkendali, sedangkan inflasi pangan memerlukan penanganan lebih lanjut.
Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengendalikan tekanan harga pangan. Koordinasi tersebut diarahkan agar inflasi pangan bergejolak dapat bergerak menuju koridor sasaran inflasi BI sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen, sebagaimana disampaikan Destry.
Selain persoalan harga pangan, BI turut menyoroti tantangan stabilitas rupiah akibat perubahan kondisi pasar keuangan global.
Destry menjelaskan bahwa suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer, disertai inflasi sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi mata uang negara berkembang.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia memastikan tetap berada di pasar dan mengevaluasi efektivitas instrumen yang dimiliki.
Instrumen yang menjadi perhatian meliputi intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Non-Deliverable Forward (NDF), serta insentif biaya lindung nilai atau hedging.
Destry menyampaikan bahwa BI juga telah memberikan insentif biaya lindung nilai sejak akhir Juni 2026.
Menurut laporan yang disampaikannya, kebijakan tersebut telah menghasilkan aliran dana masuk melalui instrumen swap maupun DNDF dengan nilai sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS.
Nilai tersebut merupakan besaran aliran dana yang dilaporkan BI terkait instrumen tersebut, bukan angka keseluruhan investasi yang masuk ke Indonesia.
Destry menyatakan BI terus memperhatikan pergerakan rupiah dan memanfaatkan kebijakan yang tersedia untuk mempertahankan stabilitas di tengah ketidakpastian pasar global.
“Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” katanya.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Transparansi dan Stabilitas Menjadi Fokus Penguatan Sektor Keuangan
Keterangan OJK dan BI setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo memperlihatkan dua fokus kebijakan yang berjalan berdampingan.
Pada pasar modal, OJK menekankan pembenahan tata kelola perdagangan, peningkatan likuiditas, serta penindakan pelanggaran untuk menjaga kredibilitas bursa.
Sementara itu, Bank Indonesia memusatkan perhatian pada stabilitas mata uang dan pengendalian inflasi, termasuk tekanan harga pangan yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah.
Langkah yang disampaikan kedua lembaga tersebut masih mencakup agenda reformasi, penguatan penegakan aturan, dan optimalisasi instrumen kebijakan sesuai bidang masing-masing.
Bagi OJK, pasar modal yang transparan dan memiliki integritas diharapkan menjadi tempat investasi jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Adapun BI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas rupiah dan berkoordinasi dalam pengendalian inflasi pangan.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]BPMI Setpres
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar