BI Dorong Kolaborasi Lintas Negara untuk Perkuat Pelindungan Konsumen di Era Digital

PusakoNews.com, Denpasar - Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dan negara untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan sistem pembayaran digital.

Dorongan tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta saat membuka seminar internasional bertema The Collaborative Frontier: Integrating Multi-Stakeholder Strategies in Consumer Protection and Financial Integrity di Bali, 17–18 September 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai lembaga internasional dan nasional, antara lain World Bank, OECD, Asian Development Bank (ADB), UNODC, CGAP, INTERPOL, Reserve Bank of India, Bank Negara Malaysia, dan Banco Central do Brasil. Forum juga diikuti bank sentral, regulator, penegak hukum, akademisi, serta pelaku industri dari berbagai negara.

Filianingsih menilai pelindungan konsumen semakin penting seiring meningkatnya transaksi digital dan risiko kejahatan keuangan berbasis teknologi. Risiko tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga dapat memengaruhi adopsi layanan digital, inklusi keuangan, hingga stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, pelindungan konsumen perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arsitektur transformasi digital. Menurut BI, upaya tersebut membutuhkan sinergi lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi, berlangsung secara real-time, dan berbasis risiko.

Kolaborasi juga perlu ditopang pembagian tanggung jawab yang jelas, pertukaran informasi yang tepercaya, serta respons terkoordinasi terhadap kejahatan keuangan yang melibatkan lebih dari satu negara.

“Teknologi dapat memungkinkan tumbuhnya kepercayaan, tetapi teknologi semata tidak dapat menciptakannya. Tata kelolalah yang menciptakannya,” kata Filianingsih dalam siaran pers BI.

Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. BI mencatat transaksi QRIS pada semester I 2026 mencapai 12,55 miliar transaksi, atau sekitar dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan nilai sekitar Rp600,7 triliun.

Jumlah pengguna QRIS telah mencapai lebih dari 66 juta, sedangkan jumlah merchant mendekati 45 juta dan sebagian besar merupakan pelaku UMKM.

Data BI pada Juni 2026 sebelumnya mencatat 65,77 juta pengguna QRIS dan 44,86 juta merchant, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Pada periode yang sama, transaksi QRIS sepanjang semester I 2026 tercatat 12,55 miliar transaksi.

Pertumbuhan tersebut memperlihatkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, peningkatan akses juga perlu disertai kemampuan konsumen dalam memahami risiko dan menjaga keamanan transaksi.

Literasi Keuangan Perlu Berjalan Bersama Inklusi

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK bersama LPS dan BPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Perbedaan kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan.

Namun, capaian tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. OJK, LPS, dan BPS menyatakan bahwa hasil SNLIK 2026 telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk tahun 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bukan sekadar memperluas akses keuangan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk menggunakan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab.

BI juga memperkuat pelindungan konsumen melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Penguatan tersebut mencakup aspek Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital atau 4I-RD.

Pelindungan konsumen, integritas transaksi, literasi digital, dan manajemen risiko menjadi bagian dari pengembangan sistem pembayaran tersebut.

Di tingkat nasional, BI juga bekerja sama melalui Indonesia Anti-Scam Centre untuk mempercepat deteksi, pelaporan, serta upaya pemulihan dana korban kejahatan digital. Sementara di tingkat internasional, BI aktif dalam berbagai forum, termasuk OECD Working Party on Financial Consumer Protection, Education and Inclusion, OECD/INFE, dan FinCoNet.

Seminar internasional di Bali tersebut membahas sejumlah pendekatan untuk memperkuat pelindungan konsumen, termasuk harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan keuangan lintas negara.

Pembahasan juga mencakup pemanfaatan kecerdasan artifisial dan blockchain untuk mendukung deteksi dini, peningkatan literasi keuangan digital melalui komunitas dan masyarakat sipil, serta penguatan etika, integritas, dan tanggung jawab industri.

BI menyatakan kolaborasi lintas sektor dan negara akan terus diperkuat agar perkembangan inovasi dan konektivitas digital berjalan seiring dengan pelindungan konsumen serta integritas sistem keuangan.

Upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang tepercaya, inklusif, dan tangguh sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.