Presiden Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Pemerintah Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika perekonomian global sekaligus memperkokoh kepercayaan pelaku pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Rapat dihadiri jajaran KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas otoritas agar setiap kebijakan strategis dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

Koordinasi Antarotoritas Diperkuat

Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa penguatan koordinasi menjadi fokus utama KSSK dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, setiap anggota KSSK memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan masing-masing sehingga diperlukan komunikasi yang semakin erat agar setiap langkah yang ditempuh mampu memberikan dampak optimal terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Destry menjelaskan bahwa koordinasi tersebut akan terus ditingkatkan guna memastikan kebijakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan berjalan secara terpadu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung agenda pembangunan pemerintah.

KSSK Dukung Arah Kebijakan Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, Destry juga menyampaikan bahwa seluruh anggota KSSK memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kebijakan fiskal, moneter, serta sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Peningkatan koordinasi antarotoritas juga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi global maupun potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan nasional.

Bank Indonesia Fokus Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Dalam paparannya, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap menjadikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama kebijakan moneter.

Untuk mendukung tujuan tersebut, BI akan terus aktif berada di pasar melalui berbagai instrumen stabilisasi, baik intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF).

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga memastikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tetap berjalan melalui penguatan instrumen makroprudensial. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Indonesia juga berkomitmen melanjutkan berbagai kebijakan yang mendorong masuknya investasi dan arus modal asing ke Indonesia.

Sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026, sejumlah insentif tetap diberikan kepada investor, salah satunya melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat stabilitas sektor eksternal.

Destry menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia akan terus menjalankan amanah sesuai mandat yang diberikan dengan menjaga kredibilitas kebijakan moneter serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Stabilitas Keuangan Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Rapat KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Melalui penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, pemerintah optimistis stabilitas sektor keuangan dapat terus terjaga di tengah tantangan global. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
[PusakoNews.com/red]