KPK Tunggu Langkah Konkret Pemerintah soal Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN

PusakoNews.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu langkah konkret pemerintah terkait wacana pembentukan pengadilan ad hoc khusus yang menangani perkara pejabat badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, hingga 17 Agustus 2026, lembaganya belum masuk dalam pembahasan khusus mengenai rencana tersebut. KPK masih menunggu bentuk rencana aksi pemerintah sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

“ Kami belum masuk pada pembahasan, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah baru pernyataan. Nanti action plan-nya seperti apa, ya tentu KPK akan melihat,” kata Setyo di kompleks KPK, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Setyo menyampaikan bahwa KPK memandang wacana tersebut secara positif apabila diarahkan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Wacana pengadilan ad hoc tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus atau direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun ke belakang. Presiden juga menyatakan akan membahas persoalan tersebut dengan DPR.

Setelah pernyataan Presiden tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan mengkaji usulan pembentukan pengadilan ad hoc tersebut. Menurut Dasco, pembentukan aturan apabila diperlukan akan menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR.

Pada hari yang sama dengan pernyataan KPK, posisi pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan ad hoc tersebut belum masuk pada pembahasan lebih lanjut. Supratman menjelaskan pernyataan Presiden berada dalam konteks pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara umum.

Dengan demikian, hingga 17 Agustus 2026, wacana pengadilan ad hoc khusus BUMN masih berada pada tahap gagasan dan belum menjadi mekanisme peradilan yang telah dibentuk. KPK menyatakan akan melihat langkah konkret pemerintah sebelum menentukan tindak lanjutnya.