Nasril Bahar Dorong Kemendag Perkuat Stabilisasi Harga dan Rantai Pasok

PusakoNews.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat kebijakan perdagangan dalam negeri, terutama untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran rantai pasok, dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Harapan itu disampaikan Nasril dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

“Kita berharap Menteri Perdagangan mempunyai beberapa kebijakan dalam hal meregulasi perdagangan dalam negeri kita, bagaimana kita melakukan stabilisasi harga, memastikan rantai pasok sampai ke masyarakat dan untuk menjaga inflasi,” ujar Nasril.

Pembahasan kebijakan tersebut berlangsung seiring dengan pembahasan anggaran Kemendag untuk Tahun Anggaran 2027. Nasril menyampaikan, hasil penyisiran anggaran dalam sejumlah rapat sebelumnya menetapkan pagu indikatif kementerian sekitar Rp1,1 triliun.

Dalam pembahasan bersama pemerintah, terdapat penambahan anggaran sekitar Rp438 miliar sehingga pagu sementara Kemendag menjadi sekitar Rp1,5 triliun.

“Setelah kita mengusulkan beberapa hal, barang anggaran bersama pemerintah tentunya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ada penambahan sekitar Rp438 miliar. Nah, ini menjadi pagu sementara berjumlah Rp1,5 triliun,” jelasnya.

Nasril juga menyebut Kemendag sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,8 triliun. Tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai program, termasuk pengembangan pasar rakyat dan penguatan regulasi perdagangan dalam negeri.

Meski demikian, ia menegaskan pembahasan tambahan anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, termasuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen.

“Pilihan-pilihan tersebut akan menjadi pembahasan lebih lanjut, terutama di internal Kementerian Perdagangan dalam hal pengusulan tambahan,” katanya.

Menurut Nasril, apabila tambahan anggaran yang diusulkan belum dapat direalisasikan, Kemendag tetap dapat mengoptimalkan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui kepastian pasokan, stabilitas harga, dan penguatan perdagangan dalam negeri.

Di sisi lain, Nasril mengapresiasi capaian perdagangan luar negeri Indonesia yang masih mencatat surplus. Ia juga menilai program ekspor yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai perkembangan positif yang perlu terus diperkuat.

“Ini yang meyakinkan kita bahwa meskipun tidak ada penambahan, kami yakin mereka akan mampu melakukan (kebijakan) demi kepentingan masyarakat dan negara kita,” tutur Nasril.

Komisi VI DPR RI selanjutnya akan mengawal pembahasan anggaran Kemendag Tahun 2027, termasuk memastikan dukungan anggaran sejalan dengan kebutuhan kebijakan perdagangan dalam negeri dan kemampuan fiskal negara.