Andre Rosiade meminta pengawasan dapur MBG diperketat menyusul kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia menilai perluasan penerima manfaat harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan dan kepatuhan terhadap SOP.
Pengawasan dapur, penegakan SOP, serta pemanfaatan CCTV dan kecerdasan buatan menjadi langkah yang didukung Andre untuk mencegah pelanggaran dalam penyediaan makanan.
PusakoNews.com, Jakarta - Luasnya jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus diimbangi dengan pengawasan keamanan pangan yang semakin ketat. Anggota DPR RI Andre Rosiade mengingatkan bahwa besarnya jumlah penerima manfaat tidak boleh mengurangi perhatian terhadap kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Andre menyebut MBG telah menjangkau sekitar 59 juta penerima manfaat. Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti pembenahan sistem penyelenggaraan, mulai dari pengelolaan dapur hingga proses distribusi makanan kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Andre berpandangan, keberlanjutan MBG tetap diperlukan. Namun, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya harus menjadi dasar perbaikan, bukan dibiarkan berulang.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Andre adalah kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan melakukan evaluasi secara serius.
Menurut Andre, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada hasil akhir makanan yang dibagikan. Seluruh proses penyelenggaraan, termasuk kebersihan dapur, pengolahan bahan pangan, penyimpanan, dan distribusi makanan, harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
Ia juga mendorong tindakan terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar ketentuan operasional.
Untuk memperkuat pengawasan, Andre mendukung penggunaan teknologi seperti kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pemantauan kegiatan dapur serta mendeteksi potensi pelanggaran.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Andre.
Penekanan terhadap keamanan pangan itu, menurutnya, merupakan bagian penting dari upaya memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Kebutuhan MBG di Daerah Masih Tinggi
Di tengah berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG, Andre meminta agar kebutuhan masyarakat di luar Jakarta turut menjadi pertimbangan dalam evaluasi program.
Ia menilai dinamika penolakan yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di berbagai daerah.
Berdasarkan pengalamannya mengunjungi sejumlah wilayah, Andre mengaku masih menjumpai siswa dan orang tua yang berharap memperoleh manfaat dari program MBG.
Ia mencontohkan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam.
Menurut Andre, sejumlah siswa sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG. Anak-anak tersebut berharap sekolah mereka juga dapat memperoleh program makanan bergizi.
Pengalaman itu menjadi salah satu alasan Andre menekankan pentingnya mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat dalam menentukan arah perbaikan program.
Ia juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan pelaksanaan MBG.
Dengan demikian, evaluasi yang didorong Andre mencakup dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan, yakni perluasan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dan peningkatan kualitas layanan bagi penerima manfaat.
Andre turut mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat.
Dalam penjelasannya, ia mengutip prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen, sedangkan di Sumatera Barat mencapai 24 persen.
Angka yang disampaikan Andre tersebut menjadi bagian dari argumentasinya mengenai pentingnya mempertahankan program pemenuhan gizi, terutama bagi masyarakat di daerah.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus didukung perencanaan yang matang, pengawasan konsisten, serta evaluasi berkala.
Menurut Andre, kualitas pengolahan dan distribusi makanan harus terus ditingkatkan agar penerima manfaat memperoleh makanan yang sesuai standar gizi sekaligus aman dikonsumsi.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Ia berharap keberlanjutan MBG dapat disertai peningkatan mutu pelayanan, sehingga perluasan akses makanan bergizi tidak mengesampingkan perlindungan keselamatan penerima manfaat.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Parlementaria
[02]Suara.com
[03]Jurnas.com
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar