Prabowo Ungkap Strategi Besar Ubah Kekayaan Indonesia Jadi Kekuatan Rakyat

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengolah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional yang memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden menyebut agenda pembangunan pemerintah mencakup renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta perbaikan sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di bidang ekonomi, pemerintah akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN), mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek pembangunan lintas generasi.

Pemerintah juga mendorong pertumbuhan industri nasional dengan menciptakan pasar bagi produk dalam negeri, salah satunya melalui pemberian subsidi kendaraan listrik.

Presiden menegaskan pembangunan nasional tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara statistik. Pemerintah, kata dia, harus memastikan pembangunan memperkuat kedaulatan dalam pengambilan keputusan, menciptakan keadilan dalam distribusi, serta menghadirkan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Presiden meminta seluruh program pembangunan dilaksanakan secara disiplin dan terukur. Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, sementara insentif dan investasi harus menghasilkan dampak konkret, termasuk penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, seperti kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Belanja pemerintah pun diarahkan agar semakin banyak menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.

Untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat, Presiden mengingatkan pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah dan desa, untuk memberantas praktik korupsi, penipuan, mark up, serta penggelembungan dalam belanja pemerintah.

Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭: Parlementaria  | 𝐃𝐢𝐨𝐥𝐚𝐡: Tim Redaksi PusakoNews.com