MKD DPR Ajak Polisi dan Masyarakat Ikut Awasi Etika Anggota Dewan

PusakoNews.com, Kabupaten Garut - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengajak jajaran kepolisian dan masyarakat ikut membantu mengawasi etika anggota DPR. Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena MKD memiliki keterbatasan personel dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Adang menyebut MKD hanya memiliki 17 anggota untuk mengawasi 580 anggota DPR RI. Karena itu, menurut dia, pengawasan terhadap perilaku anggota dewan membutuhkan dukungan lembaga lain dan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Adang kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Garut pada 9 September 2026.

"Karena kita tidak mungkin dengan jumlah yang hanya 17 orang mengawasi 580 anggota tanpa bantuan lembaga-lembaga atau masyarakat," kata Adang.

Ia mengatakan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran etika anggota DPR kepada MKD. Laporan dapat disertai dokumentasi, termasuk foto, apabila masyarakat menemukan anggota DPR atau kendaraan yang diketahui berkaitan dengan anggota DPR berada dalam kondisi atau tempat yang dinilai tidak pantas.

Berdasarkan keterangan Parlementaria, laporan dapat disampaikan melalui hotline MKD di nomor 085819722641. Adang juga memberikan contoh bahwa nomor kendaraan dapat difoto apabila masyarakat mengetahui atau menduga kendaraan tersebut berkaitan dengan anggota DPR dan penggunaannya dinilai perlu diperiksa.

"Jadi, misalnya ada nomor polisi atau mungkin dia tahu bahwa itu anggota DPR dan tidak pantas berada di tempat itu, foto saja. Lalu foto itu kirim ke nomor yang tadi itu," ujar Adang.

Menurut Adang, laporan yang berkaitan dengan etika akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan DPR. Kerangka tata beracara MKD saat ini mengacu pada Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, yang berdasarkan JDIH DPR RI masih berstatus berlaku dan telah diubah sebagian melalui Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2025.

Adang juga membedakan antara persoalan etika dan tindak pidana. Menurut dia, dugaan pelanggaran etika dapat dilaporkan kepada MKD, sedangkan apabila suatu persoalan berkaitan dengan tindak pidana, proses hukumnya tetap berjalan melalui mekanisme hukum pidana.

"Betul. Sepanjang itu menyangkut masalah etika, lapor. Kalau masalah pidana, silakan dilanjutkan, tetapi kita diberi tahu tentang penangkapan atau mungkin hal lain yang berhubungan dengan pidana," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Adang berharap kepolisian dapat membantu MKD dalam menjalankan fungsi pengawasan etika anggota DPR. Menurut dia, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat diperlukan agar pengawasan terhadap anggota DPR tidak hanya bergantung pada kemampuan internal MKD.

"MKD akan terus menjaga etika anggota DPR RI yang dibantu oleh jajaran kepolisian," pungkas Adang.