Yanuar Arif Wibowo Tegaskan Warga Binaan Harus Diperlakukan Setara

PusakoNews.com, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menegaskan seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) harus memperoleh perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan finansial.

Pernyataan tersebut disampaikan Yanuar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI serta Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Menurutnya, sistem pemasyarakatan harus dijalankan secara nondiskriminatif dan tidak memberikan fasilitas khusus di luar ketentuan kepada warga binaan tertentu.

“Pemasyarakatan sejatinya itu non-diskriminatif. Dia harus imparsial terhadap seluruh warga binaan. Tidak ada dispensasi, tidak ada pemberian fasilitas yang dibeda-bedakan,” tegas Yanuar.

Ia menyampaikan prinsip kesetaraan tersebut menjadi semakin penting di tengah persoalan kelebihan kapasitas di lapas. Dalam rapat tersebut, Yanuar menyebut kapasitas Lapas Cibinong yang seharusnya menampung sekitar 845 warga binaan kini mencapai sekitar 1.800 orang.

Yanuar juga meminta adanya tindakan terhadap warga binaan yang terbukti memanfaatkan fasilitas yang tidak semestinya. Menurutnya, bentuk sanksi harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemindahan apabila memenuhi persyaratan.

Persoalan Cibinong sebelumnya juga telah menjadi perhatian Komisi XIII. Pada 26 September 2026, Yanuar menyatakan komisinya akan memanggil Ombudsman RI dan Ditjen Pemasyarakatan untuk memperoleh penjelasan mengenai temuan dan kondisi di Lapas Cibinong.

Dalam RDP 28 September, Yanuar meminta pengawasan tidak berhenti pada satu lapas. Ia mendorong Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pemasyarakatan melakukan pemantauan secara berkala terhadap lapas lainnya.

“Jadi, semua harus diusut, semua harus dituntaskan,” tegasnya.

Menurut Yanuar, penerapan aturan secara nondiskriminatif, pengawasan berkala, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran diperlukan untuk memastikan tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.