Junta Myanmar Buka Akses ke Aung San Suu Kyi, Langkah Awal atau Sekadar Pencitraan?

PusakoNews.com, Naypyidaw - Mantan pemimpin sipil Myanmar sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir diketahui melakukan pertemuan dengan pejabat asing sejak ditahan pascakudeta militer 2021. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin bersama perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di tengah meningkatnya sorotan internasional mengenai kondisi kesehatan dan keberadaannya.

Pemerintah Myanmar yang didukung militer merilis foto yang memperlihatkan Suu Kyi berusia 81 tahun mengenakan busana tradisional Myanmar. Dalam foto tersebut, ia tampak tersenyum dan berjabat tangan dengan pejabat yang diperkenalkan sebagai perwakilan tetap ICRC untuk Myanmar. Pertemuan berlangsung di sebuah ruangan sederhana dengan dinding dan lantai berbahan kayu.

ICRC mengonfirmasi bahwa salah satu delegasinya memang bertemu langsung dengan Suu Kyi sesuai prosedur standar organisasi dalam mengunjungi individu yang kehilangan kebebasan.

Dalam pernyataannya, ICRC menegaskan bahwa kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi delegasi untuk berbicara secara pribadi dengan Aung San Suu Kyi tanpa kehadiran pihak lain. Organisasi kemanusiaan internasional itu juga menegaskan bahwa kunjungan terhadap tahanan bertujuan memastikan mereka dapat menjaga komunikasi dengan keluarga serta memantau kondisi mereka sesuai mandat kemanusiaan yang diemban ICRC.

Kemunculan Suu Kyi menjadi perhatian dunia karena sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021, pemerintah junta hampir tidak pernah membuka akses mengenai keberadaan maupun kondisi sebenarnya dari tokoh yang selama puluhan tahun menjadi simbol perjuangan demokrasi Myanmar tersebut.

Sejak digulingkan dari jabatannya, Suu Kyi dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun melalui serangkaian perkara, mulai dari pelanggaran aturan pembatasan COVID-19, dugaan korupsi, hingga tuduhan menghasut militer. Seluruh proses persidangan berlangsung secara tertutup dan menuai kritik luas dari komunitas internasional yang menilai proses hukum tersebut sarat kepentingan politik untuk menyingkirkan pemimpin sipil paling berpengaruh di Myanmar dari panggung politik nasional.

Di tengah minimnya informasi resmi, perang saudara terus meluas di berbagai wilayah Myanmar. Konflik antara militer dengan kelompok pro-demokrasi serta organisasi bersenjata etnis telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga meninggalkan tempat tinggal mereka.

Pertemuan dengan ICRC terjadi setelah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap kondisi kesehatan Suu Kyi. Putranya, Kim Aris, dalam beberapa waktu terakhir melancarkan kampanye internasional yang mendesak pemerintah militer memberikan bukti bahwa ibunya masih hidup.

Selain merilis foto pertemuan bersama ICRC, pemerintah Myanmar juga sebelumnya mengedarkan dua foto yang diklaim memperlihatkan Suu Kyi saat merayakan ulang tahunnya yang ke-81 pada 19 Juni. Dalam foto tersebut, ia tampak mengenakan kemeja putih sambil memotong kue ulang tahun berlapis krim merah muda bertuliskan "Selamat Ulang Tahun Bibi Suu" beserta tanggal perayaan.

Menanggapi pertemuan tersebut, Kim Aris menyampaikan kepada Reuters bahwa perkembangan itu merupakan sinyal positif dan diharapkan menjadi awal terbukanya akses komunikasi langsung dengan ibunya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak boleh berhenti pada satu kunjungan semata. Hingga kini, menurut Aris, belum ada konfirmasi independen mengenai kondisi kesehatan maupun kesejahteraan Suu Kyi sehingga kekhawatiran keluarganya masih belum sepenuhnya terjawab.

Pertemuan itu juga berlangsung menjelang kunjungan Presiden Myanmar sekaligus pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing, ke Thailand pada 6 Agustus untuk bertemu Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul. Pemerintah Thailand sebelumnya beberapa kali menyatakan keinginan agar dapat bertemu langsung dengan Suu Kyi serta mengisyaratkan kesiapan memperluas komunikasi dengan pemerintahan Myanmar yang didukung militer.

Selain Thailand, sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, China, dan berbagai mitra internasional juga terus mendesak Naypyidaw agar memberikan transparansi yang lebih besar mengenai kondisi Suu Kyi.

Penasihat Senior Asia dari Crisis Group, Richard Horsey, menilai pemerintah Myanmar secara sengaja memilih ICRC sebagai pihak pertama yang diberikan akses bertemu Suu Kyi. Menurutnya, langkah tersebut memungkinkan pemerintah menjawab kekhawatiran internasional mengenai kondisi mantan pemimpin Myanmar itu tanpa harus membuka akses diplomatik yang lebih luas kepada negara-negara lain.

Horsey menilai sejak kudeta berlangsung, Min Aung Hlaing berupaya mempertahankan isolasi terhadap Suu Kyi guna menghilangkan pengaruh politiknya. Apabila akses diplomatik mulai dibuka, hal itu berpotensi memicu tuntutan serupa dari negara maupun organisasi internasional lainnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Thailand menyambut positif pertemuan tersebut dan berharap langkah itu menjadi awal dari perkembangan yang lebih konstruktif.

Sebelumnya, pada 12 Juli, para Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara menggelar pertemuan informal di Bangkok bersama Menteri Luar Negeri Myanmar U Tin Maung Swe. Pertemuan tersebut menjadi kontak tatap muka pertama antara ASEAN dengan perwakilan pemerintah Myanmar yang didukung militer sejak kudeta 2021.

Usai pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan yang diterima, Suu Kyi disebut berada dalam kondisi sehat dan diperlakukan layaknya seorang saudara perempuan.

Pada April lalu, media pemerintah Myanmar juga melaporkan bahwa Suu Kyi telah dipindahkan dari penjara menuju tahanan rumah untuk menjalani sisa masa hukumannya di sebuah lokasi yang ditentukan pemerintah. Namun, Kim Aris menilai pengumuman tersebut belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai keberadaan maupun kondisi nyata ibunya.

Ia menegaskan hingga kini dirinya masih belum mengetahui lokasi pasti Suu Kyi, tidak memperoleh informasi mengenai kesehatannya, bahkan belum mendapatkan kepastian apakah sang ibu masih hidup.

Karena itu, Aris kembali mendesak pemerintah Myanmar agar memberikan bukti yang dapat diverifikasi mengenai kondisi Aung San Suu Kyi sebagai bentuk transparansi kepada keluarga maupun masyarakat internasional.
[PusakoNews.com/red]