Al Jazeera Rilis: Kasus Nadiem Makarim Dinilai Berpotensi Pengaruhi Kepercayaan Investor terhadap Indonesia

PusakoNews.com, Jakarta - Media internasional Al Jazeera menyoroti putusan terhadap pendiri Gojek sekaligus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, sebagai isu yang berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia.

Dalam laporannya, Al Jazeera menyebut Nadiem divonis 10 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan lebih dari satu juta laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah selama pandemi COVID-19. Pengadilan menilai kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi Google, salah satu investor awal Gojek, melalui spesifikasi tender yang dinilai mengarah pada penggunaan perangkat Chromebook.

Jaksa menyatakan kebijakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar 120 juta dolar AS karena perangkat yang dipilih dinilai kurang efektif digunakan di wilayah dengan akses internet terbatas. Namun, Google tidak didakwa dalam perkara tersebut dan membantah pernah memberikan ataupun menjanjikan imbalan untuk memenangkan proyek pengadaan.

Sejumlah pengamat yang diwawancarai Al Jazeera menilai putusan tersebut dapat memengaruhi persepsi investor asing terhadap Indonesia. Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kepastian hukum dan kualitas sistem peradilan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi, sementara peneliti Asia Institute Universitas Melbourne, Trissia Wijaya, menilai kasus ini berpotensi mengikis optimisme pasar karena Nadiem selama ini dipandang sebagai simbol keberhasilan ekosistem startup Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah analis menilai kekhawatiran investor tidak semata dipicu oleh perkara tersebut. Siwage Dharma Negara dari ISEAS–Yusof Ishak Institute menyebut kredibilitas kebijakan pemerintah dan kepastian kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam menentukan minat investasi. Sementara Teguh Yudo Wicaksono dari Universitas Islam Indonesia mengingatkan bahwa dampak terbesar justru dapat dirasakan pada minat talenta Indonesia di luar negeri untuk kembali berkarya di Tanah Air.

Meski demikian, tidak semua kalangan memandang putusan tersebut sebagai sinyal negatif. Ahli hukum bisnis I Gusti Ngurah Bayu Pradana menilai penegakan hukum terhadap dugaan korupsi justru dapat menjadi indikator positif bagi kepastian hukum, selama prosesnya berlangsung transparan, independen, dan dapat diprediksi. Ia juga menyoroti adanya dissenting opinion dari salah satu hakim sebagai cerminan independensi peradilan Indonesia.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti menyalahgunakan wewenang yang menyebabkan kerugian negara, namun membebaskannya dari tuduhan memperkaya diri sendiri. Hukuman yang dijatuhkan juga lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara.

Menanggapi berbagai persepsi mengenai iklim investasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap investasi asing. Ia menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum sebagai fondasi terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
[PusakoNews.com/red]