Anggaran Kementerian HAM Dipending DPR, Willy Aditya: Harus Detail dan Terukur

PusakoNews.com, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menunda pembahasan dan persetujuan usulan anggaran yang diajukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rapat kerja bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Penundaan dilakukan setelah Komisi XIII menilai rancangan anggaran yang disampaikan belum memenuhi standar perencanaan yang rinci, terukur, dan berbasis program yang jelas.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan pihaknya belum dapat memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran tersebut. Menurutnya, dokumen yang diajukan masih membutuhkan perbaikan mendasar, terutama terkait kejelasan program, indikator kinerja, serta rincian penggunaan anggaran.

Dalam rapat tersebut, Willy menyampaikan bahwa Komisi XIII memutuskan untuk tidak mengambil kesimpulan akhir dan meminta Kementerian HAM melakukan penyempurnaan sebelum pembahasan dilanjutkan pada rapat berikutnya.

Menurut Willy, salah satu alasan utama penundaan adalah karena usulan anggaran yang disampaikan dinilai belum mencerminkan perencanaan yang realistis dan proporsional. Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan anggaran yang diajukan dengan penjelasan program yang akan dilaksanakan.

Related News: Mahasiswa Papua Geruduk Kementerian HAM, Natalius Pigai Diteriaki “Penjilat”

Selain itu, ia menyoroti karakter Kementerian HAM yang bukan merupakan kementerian teknis dengan layanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, kementerian harus mampu menjelaskan secara lebih konkret bentuk layanan, target, dan dampak yang akan dihasilkan dari setiap program yang diusulkan.

Willy menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Ia menilai penyusunan anggaran secara umum atau gelondongan akan menyulitkan proses evaluasi serta pengawasan penggunaan anggaran negara.

Menurutnya, meskipun isu hak asasi manusia memiliki banyak aspek yang bersifat nonfisik atau intangible, instrumen pelaksanaan program tetap harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus disertai penjelasan rinci mengenai sasaran, metode pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan program.

Komisi XIII DPR pun meminta Kementerian HAM melakukan refocusing dan restrukturisasi terhadap rancangan anggaran yang telah diajukan. Hasil perbaikan tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat lanjutan sebelum keputusan akhir mengenai anggaran dapat diambil.

Related News: Status Aktivis HAM Tak Boleh Ditentukan Negara, DPR Ingatkan Risiko Pelanggaran Prinsip Demokrasi

Menanggapi berbagai kritik dan masukan yang disampaikan anggota Komisi XIII, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan menerima seluruh catatan yang diberikan DPR. Ia menilai masukan tersebut bersifat konstruktif, objektif, dan penting bagi proses penguatan kelembagaan Kementerian HAM yang masih tergolong baru.

Pigai mengakui bahwa sejak dibentuk sekitar satu tahun tujuh bulan lalu, kementeriannya masih menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia menyebut proses pembangunan kelembagaan masih terus berlangsung sehingga sejumlah aspek masih memerlukan penyempurnaan.

Meski demikian, Pigai menilai keberadaan Kementerian HAM telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan perhatian publik terhadap isu-isu hak asasi manusia. Ia menyebut kementeriannya menjadi salah satu lembaga yang cukup sering mendapat sorotan dalam pemberitaan nasional.

Menurut Pigai, tingginya eksposur media terhadap berbagai aktivitas dan program Kementerian HAM menunjukkan adanya perhatian publik yang besar terhadap isu hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tersebut lahir dari berbagai aktivitas nyata yang dilakukan kementeriannya di lapangan dan bukan semata-mata hasil pencitraan.

Rapat kerja antara Komisi XIII DPR RI dan Kementerian HAM tersebut berakhir tanpa pengambilan keputusan terkait usulan anggaran. DPR meminta kementerian melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan dalam agenda rapat berikutnya.

Keputusan penundaan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPR menginginkan setiap penggunaan anggaran negara disusun secara lebih terukur, transparan, dan berbasis program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam bidang perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
[PusakoNews.com/red]