Sony Sonjaya Siap Ajukan Justice Collaborator, Klaim Akan Buka Keterlibatan Sejumlah Tokoh dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

PusakoNews.com, Jakarta - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesiapannya untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional periode 2025–2026. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen untuk membantu mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang saat ini tengah ditangani oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti. Menurutnya, keputusan kliennya untuk mengajukan status sebagai justice collaborator bertujuan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan serta membuka fakta-fakta yang selama ini belum terungkap kepada publik. Selain itu, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk membantah anggapan bahwa Sony merupakan pihak utama atau aktor intelektual di balik dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi salah satu fokus penyidikan.

Krisna Murti menjelaskan bahwa niat Sony untuk bekerja sama dengan penyidik telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat selama proses penyidikan berlangsung. Menurutnya, kliennya memiliki tekad untuk memberikan keterangan secara lengkap guna membantu aparat penegak hukum mengungkap konstruksi perkara secara utuh dan menyeluruh.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum menyebut bahwa Sony siap mengungkap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Meski demikian, identitas maupun rincian pihak yang dimaksud belum disampaikan kepada publik. Menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, dugaan keterlibatan tersebut mencakup sejumlah tokoh yang berasal dari lingkungan eksekutif maupun legislatif. Informasi lebih lanjut, kata dia, akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk dalam proses persidangan apabila perkara ini telah memasuki tahap pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, kuasa hukum Sony menyatakan bahwa surat permohonan resmi untuk memperoleh status justice collaborator akan segera diajukan kepada penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dalam waktu dekat. Permohonan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperjelas peran masing-masing pihak yang diduga terlibat sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum secara objektif dan transparan.

Kasus yang menyeret nama Sony Sonjaya menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka bersama mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintah.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga melakukan intervensi terhadap proses verifikasi portal mitra Badan Gizi Nasional. Intervensi tersebut diduga dilakukan agar sejumlah yayasan tertentu tetap dinyatakan memenuhi syarat dan lolos sebagai mitra, meskipun secara administratif maupun substantif dianggap tidak layak. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu aspek utama yang sedang didalami penyidik.

Selain itu, penyidik juga menduga adanya hubungan afiliasi antara para tersangka dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hubungan tersebut, sejumlah yayasan yang mengelola SPPG diduga memperoleh aliran dana dalam jumlah sangat besar setiap harinya. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Tidak hanya terkait pengelolaan yayasan, Kejaksaan Agung juga menemukan indikasi intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan tersebut diduga tidak sesuai dengan kebutuhan riil program dan mengandung unsur penggelembungan harga (markup). Sejumlah pengadaan yang menjadi objek penyidikan bahkan telah direalisasikan dan melibatkan nilai anggaran yang sangat besar.

Beberapa pengadaan yang masuk dalam lingkup penyidikan antara lain pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Keseluruhan pengadaan tersebut saat ini tengah ditelusuri lebih lanjut guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara.

Hingga saat ini, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung masih terus melakukan serangkaian penggeledahan dan pengumpulan alat bukti di sejumlah lokasi di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjadi sorotan nasional.

Pernyataan Sony Sonjaya untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator dipandang sebagai perkembangan penting dalam proses penanganan perkara ini. Apabila permohonan tersebut diterima dan keterangannya dinilai memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, informasi yang disampaikannya berpotensi membuka fakta-fakta baru yang dapat membantu penyidik mengungkap secara lebih luas dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis serta pihak-pihak yang bertanggung jawab di baliknya.
[PusakoNews.com/red]