KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Dugaan Korupsi Proyek dan Jual Beli Jabatan Terungkap

PusakoNews.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang dilakukan pada Selasa, 28 Juli 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang pada awalnya diduga menyangkut penerimaan dari proyek pemerintah daerah dan praktik jual beli jabatan.

Dalam perkembangan penanganannya, KPK kemudian meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Kasus ini terbagi dalam dua klaster dugaan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan, penyelidikan tertutup yang dilakukan lembaga antirasuah berujung pada operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di Pemkab Pemalang.

Dugaan awal yang disampaikan KPK berkaitan dengan penerimaan oleh Bupati Pemalang yang berhubungan dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan yang berkaitan dengan pengisian atau jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

21 Orang Diamankan dalam OTT

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sebanyak 21 orang dari tiga wilayah berbeda. Rinciannya, lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya diamankan di Purworejo.

Dari 21 orang tersebut, sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri atas lima orang yang diamankan di Jakarta, enam orang dari Pemalang, serta satu orang dari Purworejo.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara. Sejumlah lokasi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penyidikan turut disegel untuk kepentingan proses hukum.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek dan Jual Beli Jabatan

Pada tahap awal pengungkapan OTT, KPK menyatakan masih mendalami konstruksi perkara serta pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pihak yang terlibat.

Lembaga antirasuah juga membuka kemungkinan adanya dugaan penyuapan maupun pemerasan yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

KPK kemudian melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan arah penyidikan. Hasilnya, perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan dengan dua klaster perkara.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang terhadap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun pihak swasta.

Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri yang bertugas di KPK terhadap Anom Widiyantoro. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengurusan perkara di lembaga antirasuah.

Dengan demikian, perkembangan penyidikan tidak hanya menyoroti dugaan tindak pidana yang melibatkan kepala daerah, tetapi juga mengarah pada dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan personel yang bekerja di lingkungan KPK.

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkembangan terbaru, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara tersebut.

Anom Widiyantoro menjadi salah satu tersangka dan telah resmi ditahan KPK. Tiga tersangka lainnya juga telah menjalani proses hukum, meskipun pada saat pengumuman awal KPK belum menyampaikan secara lengkap seluruh identitas dan peran masing-masing pihak.

Anom terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 30 Juli 2026 dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Saat ditanya wartawan mengenai dugaan jual beli jabatan, Anom membantah tudingan tersebut.

“Enggak ada,” ujar Anom ketika ditanya mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

KPK Tetapkan Anggota Polri sebagai Tersangka

Selain menjerat Bupati Pemalang, penyidikan KPK juga mengungkap dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota Polri yang diperbantukan dan bertugas sebagai staf administrasi di KPK.

Anggota Polri tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro berkaitan dengan pengurusan perkara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik serupa terhadap pihak lain.

KPK juga menyatakan dugaan tersebut menjadi bahan evaluasi internal. Lembaga antirasuah berkomitmen melakukan langkah korektif dan perbaikan, baik melalui pembenahan sistem maupun pendekatan individual, guna meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Penanganan Perkara Berlanjut

KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Peran masing-masing tersangka, aliran uang, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian karena tidak hanya mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga memunculkan perkara lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan perkara.

KPK memastikan setiap proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan keputusan pimpinan diambil secara kolektif-kolegial. Lembaga tersebut juga menyatakan akan bersikap objektif, transparan, dan akuntabel dalam mengusut seluruh dugaan tindak pidana yang muncul dari perkara tersebut.

Dengan meningkatnya perkara ke tahap penyidikan dan ditetapkannya sejumlah tersangka, KPK kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk dugaan pemerasan, penerimaan terkait proyek pemerintah daerah, serta praktik jual beli jabatan yang sebelumnya menjadi fokus penyelidikan.

Perkembangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, identitas dan peran masing-masing tersangka, serta barang bukti lainnya akan disampaikan KPK sesuai dengan tahapan penyidikan.
[PusakoNews.com/red]