Bagi Hasil Nikel Diminta Lebih Adil, DPR Soroti Ketimpangan di Sulawesi Tenggara

Sultra Jadi Pusat Nikel, Tapi Rakyatnya Belum Sejahtera
Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026)
Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026)
Sesuaikan Ukuran Baca
710

PusakoNews.com, Kendari - Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi nikel nasional.


Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Kendari, Dipo menegaskan bahwa posisi strategis Sultra sebagai daerah penghasil nikel harus diiringi dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Ia menilai tingginya aktivitas eksploitasi sumber daya alam belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.


Berdasarkan data yang ada, wilayah Kendari dan sekitarnya telah berkembang menjadi pusat nikel Indonesia. Namun demikian, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur serta dampak lingkungan, seperti pencemaran sungai.


Dipo menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, porsi pendapatan yang lebih besar masih terkonsentrasi di pusat, sementara daerah penghasil belum mendapatkan manfaat yang proporsional.


Ia menekankan perlunya introspeksi dan langkah konkret dari pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi regulasi terkait pembagian keuntungan sektor pertambangan. Evaluasi ini diharapkan dapat menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata.


Selain itu, Dipo juga mendorong penguatan hilirisasi industri nikel. Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan nikel tidak seharusnya berhenti pada ekspor bahan mentah, melainkan perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, seperti baterai, melalui kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdialog langsung dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM guna membahas peluang pengembangan industri hilir nikel yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.


Menutup pernyataannya, Dipo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sumber daya alam, khususnya nikel, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara secara menyeluruh.

[PusakoNews.com/red]

Komentar

Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Belum ada komentar.

Berita Terkait