PusakoNews.com, Bandung - Wakil Kalimantan Barat di DPD RI, Daud Yordan, menegaskan pentingnya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga di wilayah Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia.
Dalam pertemuan yang dipimpin Jihan Fahira, Daud menyoroti tantangan utama di Kalimantan Barat, seperti distribusi antarwilayah, keterbatasan pasokan, serta aksesibilitas yang masih menjadi hambatan dalam pengendalian harga. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antaranggota TPID menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Senada dengan hal tersebut, Sinta Rosmayenti menekankan pentingnya integrasi kebijakan moneter dengan percepatan digitalisasi ekonomi. Langkah ini dinilai relevan mengingat inflasi Kalimantan Barat pada Desember 2025 tercatat sebesar 1,85 persen (year on year), yang masih berada dalam kategori terkendali.
Selain itu, Daud juga mendorong percepatan digitalisasi hingga ke wilayah pelosok. Ia menyoroti masih adanya kendala akses layanan keuangan digital di masyarakat, terutama di kalangan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mendorong stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
[PusakoNews.com/red]
Komentar