PusakoNews.com, Jakarta - Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan empat personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, terus menjadi sorotan publik. Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan transparansi proses hukum, khususnya karena perkara ini ditangani melalui mekanisme peradilan militer.
Menanggapi hal tersebut, Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Yusri Nuryanto, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional dan terbuka. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan, mulai dari penyidikan, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara ke Oditur Militer (Otmil), akan disampaikan secara transparan kepada publik.
“Puspom TNI berkomitmen bekerja profesional dan transparan. Masyarakat serta media dapat mengawal proses ini hingga tahap persidangan,” ujar Yusri.
Ia juga menekankan bahwa persidangan militer dalam kasus ini akan digelar secara terbuka, sehingga publik dapat memantau jalannya proses hukum secara langsung.
Lebih lanjut, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya akan mempercepat penanganan perkara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kasus tersebut diusut tuntas. Meski demikian, ia meminta waktu agar proses tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Penanganan akan dilakukan secepatnya, namun tetap sesuai prosedur. Kami pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Kasus ini tidak hanya menyoroti aspek pelaku di lapangan, tetapi juga memunculkan desakan dari berbagai pihak agar aparat mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Puspom TNI memastikan keterbukaan informasi akan terus dijaga sebagai bagian dari komitmen terhadap penegakan hukum yang akuntabel dan berkeadilan.
[PusakoNews.com/red]