Melalui pemetaan kantong kemiskinan di sekitar kawasan industri, pemerintah mendorong pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri, program padat karya produktif, dan kemitraan UMKM untuk memperluas pemberdayaan masyarakat.
Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mendorong kolaborasi kawasan industri dalam pengentasan kemiskinan melalui pemetaan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
PusakoNews.com, Jakarta - Pemetaan kantong kemiskinan di sekitar kawasan industri menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan dan peluang usaha.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengarahkan penguatan kolaborasi dunia industri melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut diharapkan membantu menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan program pemberdayaan sesuai kondisi wilayahnya.
Gagasan itu dibahas dalam rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan perwakilan 23 kawasan industri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurut Muhaimin, kawasan industri memiliki potensi untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Peran tersebut dapat dikembangkan melalui program yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan peluang kerja dan usaha di lingkungan industri.
"Radius tertentu dari kawasan industri itu bisa kita ketahui melalui DTSEN. Ada kantong-kantong kemiskinan yang bisa kita intervensi melalui kolaborasi di sekitar kawasan industri," kata Muhaimin.
Pemetaan Kemiskinan Jadi Dasar Program Pemberdayaan
Pemanfaatan DTSEN diarahkan untuk mengetahui persebaran kelompok masyarakat miskin dalam radius tertentu dari kawasan industri.
Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, kebutuhan wilayah, serta potensi sumber daya yang dimiliki kawasan industri.
Dengan pendekatan ini, bentuk pemberdayaan tidak hanya bertumpu pada kegiatan sosial perusahaan, tetapi diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonominya.
Pengalaman perusahaan dalam pembinaan lingkungan dan pelaksanaan program sosial juga dinilai dapat dikembangkan menjadi kegiatan pemberdayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong ialah pelatihan bagi masyarakat miskin agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Pelatihan Kerja, Padat Karya, dan Kemitraan UMKM
Selain peningkatan keterampilan, Muhaimin mendorong kawasan industri mengembangkan program padat karya produktif dan memperluas kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kemitraan tersebut diharapkan membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat, memperkuat keterhubungan UMKM dengan rantai pasok industri, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Padat karya produktif bisa kita lakukan, kolaborasi untuk UMKM untuk mendorong kelas menengah baru, lalu tentu saja orang miskin kita latih untuk siap kerja," ujar Muhaimin.
Pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pengalaman sejumlah kawasan industri dalam menyelenggarakan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pembinaan pendidikan vokasi dinilai dapat menjadi contoh pengembangan program di wilayah lain.
Muhaimin juga menyoroti keberadaan kawasan industri yang telah memiliki sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) berstandar internasional.
Praktik pendidikan tersebut dipandang sebagai model yang berpotensi dikembangkan di lokasi strategis lainnya untuk mendukung kesiapan masyarakat menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Untuk memperkuat tindak lanjut, Muhaimin meminta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memimpin langsung koordinasi pengembangan pola kolaborasi antara pemerintah dan kawasan industri.
Langkah itu merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan pihak non-pemerintah, termasuk dunia industri, diperlukan untuk memperluas jangkauan program.
"Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, dengan model pendekatan baru penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan, kita ingin kawasan-kawasan industri berkolaborasi, bergotong royong, dan memiliki standar yang baik dalam melaksanakan model-model pemberdayaan," ujarnya.
Kemenko PM selanjutnya akan mendorong tindak lanjut yang lebih komprehensif dan sistematis agar kerja sama tersebut berkembang menjadi ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Melalui kolaborasi itu, kawasan industri diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM)
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar