Karhutla: Ketika Hutan Terbakar, Manusia Menderita dan Satwa Kehilangan Rumah, Siapa Bertanggung Jawab?

PusakoNews.com, Jakarta - Setiap kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi, perhatian publik hampir selalu tertuju pada pemandangan yang sama: kobaran api, kepulan asap tebal, petugas yang berjibaku melakukan pemadaman, serta masyarakat yang berjuang menjalani aktivitas di tengah udara tercemar.

Berbagai upaya dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran. Namun, ketika api berhasil dipadamkan dan asap mulai menghilang, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah persoalan sebenarnya telah diselesaikan?

Pertanyaan tersebut penting karena karhutla bukan sekadar peristiwa terbakarnya pepohonan, semak, atau lapisan tanah. Kebakaran hutan merupakan persoalan multidimensi yang mempertemukan kepentingan manusia, aktivitas ekonomi, kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan keseimbangan ekosistem.

Di balik setiap kawasan yang terbakar terdapat kehidupan yang terganggu. Ada masyarakat yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang menghadapi ancaman kesehatan dan gangguan pendidikan, serta satwa liar yang kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan.

Bahkan, kerugian tidak berhenti ketika kebakaran berakhir. Kerusakan habitat, gangguan kesehatan, dan hilangnya fungsi ekologis hutan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih panjang dibandingkan masa berlangsungnya kobaran api.

Dari sudut pandang lingkungan, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan karhutla tidak semestinya hanya dihitung dari seberapa cepat api dipadamkan.

Keberhasilan yang sesungguhnya harus terlihat dari kemampuan mencegah kebakaran berulang, melindungi masyarakat, mempertahankan habitat satwa, memulihkan ekosistem yang rusak, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak terbebas dari kewajibannya.

Sebab, persoalan terbesar karhutla bukan hanya mengapa hutan terbakar, melainkan mengapa kondisi yang memungkinkan kebakaran terus terjadi belum sepenuhnya dapat diatasi.

Dalam kajian ekologi, api sesungguhnya bukan fenomena yang selalu bertentangan dengan kehidupan alam.

Pada ekosistem tertentu yang secara alami beradaptasi terhadap kebakaran, api berintensitas rendah dapat menjadi bagian dari proses ekologis. Pembakaran serasah dan material tumbuhan yang telah mati, misalnya, dapat memengaruhi perputaran unsur hara dan membuka ruang bagi pertumbuhan vegetasi baru.

Beberapa jenis tumbuhan bahkan mempunyai mekanisme regenerasi yang berkaitan dengan paparan panas. Pada spesies pinus tertentu, panas dapat membantu membuka kerucut benih sehingga memungkinkan proses perkecambahan.

Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan seluruh bentuk pembakaran hutan.

Setiap ekosistem memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, dan kemampuan pemulihan yang berbeda.

Kebakaran pada ekosistem yang telah beradaptasi dengan api tidak dapat disamakan begitu saja dengan kebakaran pada hutan tropis atau lahan gambut Indonesia.

Pada lahan gambut, persoalannya jauh lebih kompleks. Gambut merupakan lapisan material organik yang terbentuk melalui proses alam dan menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar.

Ketika kondisi tata airnya terganggu dan gambut mengering, material organik tersebut menjadi semakin mudah terbakar.

Api bahkan dapat merambat di bawah permukaan tanah, sulit terlihat secara langsung, dan bertahan meskipun kobaran api di permukaan tampak telah padam.

Inilah salah satu karakteristik yang membuat kebakaran gambut begitu sulit dikendalikan.

Persoalannya tidak semata-mata terletak pada munculnya sumber api, tetapi juga pada perubahan kondisi ekologis yang menjadikan lahan sangat rentan terbakar.

Karena itu, pendekatan yang memandang karhutla hanya sebagai akibat musim kemarau terlalu menyederhanakan masalah.

Musim kering dan fenomena iklim seperti El Niño memang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, kondisi cuaca bukan satu-satunya faktor penentu.

Kegiatan pembukaan lahan menggunakan api, pengeringan gambut melalui kanal, kelalaian manusia, serta lemahnya pengelolaan kawasan juga harus menjadi perhatian.

Dengan demikian, cuaca dapat memperbesar risiko, tetapi tindakan manusia dan kualitas tata kelola lingkungan sangat menentukan seberapa besar risiko tersebut berkembang menjadi bencana.

Salah satu persoalan paling rumit dalam karhutla adalah hubungan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Dalam praktik pembukaan lahan, penggunaan api kerap dianggap sebagai cara yang cepat dan murah.

Dibandingkan metode mekanis yang membutuhkan tenaga, peralatan, serta biaya operasional, pembakaran dapat dipandang sebagai pilihan yang lebih mudah dijangkau.

Bagi pelaku usaha yang mengejar efisiensi, perbedaan biaya tersebut menciptakan insentif ekonomi yang tidak dapat diabaikan.

Namun, persoalan menjadi jauh lebih serius ketika penghematan biaya yang dinikmati satu pihak justru menghasilkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Biaya pembukaan lahan mungkin dapat ditekan, tetapi siapa yang harus membayar biaya kesehatan masyarakat akibat kabut asap?

Siapa yang menanggung kerugian pekerja harian ketika aktivitas ekonomi terhenti?

Siapa yang membiayai pemulihan lahan gambut, penyelamatan satwa liar, dan pengembalian fungsi ekosistem yang telah rusak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara keuntungan ekonomi jangka pendek dan beban sosial-ekologis jangka panjang.

Keuntungan dari penggunaan api dapat dinikmati secara terbatas, sedangkan kerugian akibat kebakaran dapat ditanggung oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan.

Dari perspektif ekonomi lingkungan, keadaan ini memperlihatkan pentingnya memperhitungkan biaya kerusakan yang selama ini tidak selalu tercermin dalam keputusan usaha.

Namun, persoalan pembakaran lahan juga tidak dapat dijelaskan hanya dengan menyalahkan masyarakat kecil.

Bagi sebagian petani yang memiliki keterbatasan modal, metode pembukaan lahan tanpa bakar mungkin menghadirkan tantangan tersendiri.

Penggunaan alat berat membutuhkan biaya. Pengelolaan sisa vegetasi tanpa pembakaran juga memerlukan pengetahuan, sarana, tenaga, dan waktu.

Dalam kondisi tertentu, abu pembakaran bahkan dianggap dapat membantu mengurangi keasaman tanah, meskipun manfaatnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh jenis lahan dan tidak menghapus risiko ekologis pembakaran.

Memahami alasan ekonomi di balik praktik tersebut bukan berarti membenarkannya.

Sebaliknya, pemahaman itu diperlukan agar kebijakan pencegahan tidak berhenti pada larangan, melainkan menyediakan solusi yang dapat dijalankan.

Pemerintah perlu menghadirkan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) yang secara teknis memungkinkan dan secara ekonomi terjangkau, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya.

Bantuan sarana pengolahan lahan, pendampingan teknis, serta pengembangan metode pengelolaan vegetasi tanpa api dapat menjadi bagian dari penyelesaian.

Tanpa alternatif yang realistis, larangan berpotensi menghadapi kesulitan pelaksanaan.

Sementara itu, terhadap pelaku usaha yang mempunyai kemampuan keuangan, teknologi, dan sumber daya memadai, kewajiban pencegahan harus diterapkan secara lebih ketat sesuai tanggung jawab hukumnya.

Keadilan lingkungan bukan berarti membebaskan siapa pun dari aturan, melainkan memastikan kewajiban dan penegakan hukum berjalan dengan mempertimbangkan perbuatan, tanggung jawab, serta kondisi masing-masing pihak.

Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan kawasan.

Jika wilayah tertentu memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran, langkah pencegahan tidak boleh baru dimulai ketika api ditemukan.

Pengawasan harus dilakukan jauh sebelum kondisi lingkungan mencapai titik kritis.

Hal ini terutama berlaku bagi lahan gambut yang telah mengalami perubahan tata air.

Pengeringan gambut melalui pembangunan kanal dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. Ketika muka air tanah menurun, lapisan gambut menjadi lebih mudah mengering dan berpotensi terbakar.

Oleh karena itu, pengelolaan air bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian penting dari perlindungan ekosistem.

Pembuatan sekat kanal untuk membantu mempertahankan kondisi basah, pemantauan muka air tanah, serta pembasahan kembali kawasan gambut yang mengalami degradasi merupakan langkah yang patut diprioritaskan.

Akan tetapi, keberhasilan upaya tersebut memerlukan pengawasan yang konsisten.

Sekat kanal tidak cukup hanya dibangun. Kondisi dan efektivitasnya harus dipelihara serta dipantau.

Demikian pula, keberadaan sistem peringatan dini tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila informasi mengenai titik panas tidak segera diterjemahkan menjadi tindakan lapangan.

Pemanfaatan pemantauan satelit dan informasi peringatan karhutla dari BMKG dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko.

Namun, titik panas bukan dengan sendirinya bukti terjadinya pembakaran ilegal ataupun bukti kesalahan pihak tertentu. Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang tepat.

Di sinilah kualitas koordinasi menjadi sangat penting.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi kehutanan, pengelola lahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja dalam sistem yang saling terhubung.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan telah menjadi salah satu dasar koordinasi lintas instansi.

Tantangannya terletak pada bagaimana kebijakan dan pembagian tanggung jawab tersebut benar-benar diwujudkan melalui pengawasan, pencegahan, kesiapsiagaan, serta tindakan yang terukur.

Karhutla tidak boleh terus dipandang sebagai keadaan darurat yang datang secara tiba-tiba apabila faktor-faktor risikonya sebenarnya dapat diketahui dan dikelola lebih awal.

Pertanyaan mengenai tanggung jawab merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembahasan karhutla.

Ketika suatu kawasan terbakar, perhatian sering kali langsung tertuju kepada orang yang diduga menyalakan api.

Padahal, penyebab dan tanggung jawab kebakaran dapat melibatkan persoalan yang lebih luas.

Dalam suatu peristiwa pembakaran yang disengaja, mungkin terdapat pelaku lapangan, pihak yang memerintahkan, penyandang dana, ataupun pihak yang memperoleh keuntungan.

Pada kondisi lain, kebakaran dapat berkaitan dengan kelalaian pengelolaan kawasan dan kegagalan melakukan tindakan pencegahan.

Karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pencarian pelaku yang paling mudah ditemukan.

Penyelidikan perlu mengungkap rangkaian peristiwa, sumber api, penguasaan dan pengelolaan lahan, kewajiban pencegahan, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan perbuatan, kewajiban hukum, dan bukti, bukan hanya berdasarkan dugaan atau besarnya tekanan publik.

Bagi pemegang konsesi atau perusahaan yang mengelola kawasan, tanggung jawab pengelolaan lingkungan merupakan persoalan mendasar.

Pengawasan terhadap potensi kebakaran, ketersediaan sarana pencegahan, pengelolaan tata air, dan respons terhadap ancaman api tidak boleh dianggap sebagai urusan tambahan yang dapat diabaikan.

Ketika kebakaran terjadi pada suatu wilayah konsesi, keadaan tersebut patut diperiksa secara serius. Namun, lokasi kebakaran saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesengajaan atau menetapkan kesalahan pidana.

Penegakan hukum harus tetap menghormati proses pembuktian.

Dalam hukum lingkungan, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability juga menjadi bagian penting dalam pembahasan pertanggungjawaban perdata atas kerugian lingkungan, dengan penerapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip tersebut tidak semestinya dipahami sebagai pembenaran untuk menjatuhkan sanksi tanpa proses hukum, melainkan sebagai instrumen pertanggungjawaban yang harus digunakan secara tepat.

Selain korporasi dan pelaku perorangan, pemerintah memikul tanggung jawab dalam pengawasan dan tata kelola.

Tanggung jawab ini mencakup ketepatan kebijakan, pengawasan perizinan, penanganan kawasan rawan, penegakan aturan, dan perlindungan masyarakat.

Jika suatu wilayah berulang kali menghadapi kebakaran, evaluasi tidak cukup diarahkan pada penyebab kebakaran terakhir.

Perlu ditelaah pula apakah pengawasan berjalan, apakah tindakan pencegahan dilaksanakan, apakah pengelolaan lahan memenuhi kewajibannya, dan apakah peringatan mengenai risiko telah ditindaklanjuti.

Kelalaian yang terbukti harus memiliki konsekuensi sesuai ketentuan.

Di sisi lain, persoalan ini juga berkaitan dengan rantai pasok dan permintaan pasar terhadap komoditas yang berasal dari pemanfaatan lahan.

Industri dan konsumen memiliki peran dalam mendorong praktik produksi yang lebih bertanggung jawab, termasuk melalui penguatan standar keberlanjutan.

Namun, tanggung jawab pasar tidak boleh digunakan untuk mengalihkan kewajiban utama dari pelaku yang terbukti melanggar maupun institusi yang seharusnya melakukan pengawasan.

Pada akhirnya, karhutla membutuhkan pertanggungjawaban yang menyeluruh, bukan sekadar penemuan pihak yang paling mudah disalahkan.

Dalam setiap kebakaran besar, penderitaan masyarakat sering kali menjadi salah satu dampak yang paling nyata.

Asap hasil pembakaran vegetasi dan material organik dapat mengandung partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan.

Paparan polusi udara akibat karhutla meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan.

Bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat dengan gangguan kesehatan tertentu membutuhkan perlindungan lebih besar.

Bagi mereka, udara bersih bukan persoalan kenyamanan, melainkan kebutuhan dasar untuk mempertahankan kesehatan.

Akan tetapi, akibat karhutla tidak hanya diukur melalui jumlah pasien yang mendatangi fasilitas kesehatan.

Ketika kualitas udara memburuk, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ikut terganggu.

Pekerja yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas di luar ruangan menghadapi keadaan yang sulit.

Pengemudi ojek, pekerja harian, pedagang kecil, dan kelompok pekerja informal lainnya berada dalam posisi rentan karena aktivitas mencari nafkah dapat meningkatkan paparan terhadap asap.

Jika mereka tetap bekerja, kesehatan terancam. Jika berhenti bekerja, penghasilan dapat berkurang.

Persoalan menjadi lebih berat ketika keluarga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeriksaan dan pengobatan.

Di sinilah karhutla dapat memperdalam ketimpangan sosial.

Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi mungkin dapat memperoleh perlindungan lebih baik, sedangkan kelompok berpenghasilan rendah menghadapi pilihan yang jauh lebih terbatas.

Dampak serupa terlihat pada dunia pendidikan.

Ketika kualitas udara mencapai kondisi yang membahayakan, kegiatan belajar dapat terganggu, bahkan sekolah mungkin perlu menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.

Namun, kemampuan setiap keluarga untuk mengikuti pembelajaran dari rumah tidak sama.

Keterbatasan perangkat dan akses internet dapat membuat anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan tambahan.

Dengan demikian, karhutla bukan hanya persoalan kesehatan lingkungan, tetapi juga berpotensi memperbesar ketidaksetaraan kesempatan pendidikan.

Respons pemerintah harus menjangkau keseluruhan persoalan tersebut.

Fasilitas kesehatan perlu memperoleh dukungan yang memadai. Informasi kualitas udara harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Perlindungan bagi kelompok rentan perlu diperkuat, termasuk penyediaan ruang perlindungan udara bersih apabila diperlukan.

Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika polusi mencapai tingkat berbahaya.

Perlindungan warga tidak boleh menunggu sampai dampak kesehatan berkembang menjadi keadaan yang lebih serius.

Lebih jauh, upaya pemulihan harus memperhatikan beban ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat terdampak.

Sebab, hilangnya pendapatan, terganggunya pendidikan, dan memburuknya kesehatan adalah bagian dari kerugian akibat karhutla yang tidak selalu terlihat dalam gambaran luas kawasan terbakar.

Di tengah perhatian terhadap korban manusia, terdapat kelompok korban lain yang sering kali luput dari pembahasan: satwa liar.

Ketika hutan terbakar, satwa tidak hanya kehilangan pepohonan.

Mereka kehilangan rumah, sumber makanan, tempat berkembang biak, perlindungan dari ancaman, serta hubungan ekologis yang selama ini menopang kehidupannya.

Bagi manusia, hutan mungkin terlihat sebagai hamparan vegetasi yang dapat diukur luasnya. Namun, bagi satwa yang hidup di dalamnya, hutan merupakan keseluruhan ruang kehidupan.

Seekor orangutan membutuhkan lingkungan yang menyediakan sumber pakan, tempat berlindung, dan ruang untuk bergerak.

Demikian pula trenggiling, kukang, reptil, serangga, serta berbagai kelompok satwa lain yang mempunyai kebutuhan habitat berbeda.

Ketika api menyebar, kemampuan setiap jenis satwa untuk menyelamatkan diri juga tidak sama.

Sebagian satwa mungkin dapat berpindah menjauhi sumber kebakaran. Namun, satwa yang bergerak lambat, berukuran kecil, sedang sakit, atau masih berada dalam fase anak memiliki risiko lebih besar.

Ancaman tersebut tidak selalu berasal dari kontak langsung dengan api.

Asap dapat mengganggu pernapasan, panas dapat menyebabkan cedera, sedangkan bara yang tersembunyi di bawah permukaan tanah dapat menciptakan bahaya tambahan.

Terlebih pada kawasan gambut, api bawah permukaan dapat membuat lingkungan tetap berbahaya meskipun kobaran di atas tanah tampak mereda.

Bagi satwa yang berhasil selamat, persoalan belum tentu berakhir.

Kebakaran dapat menghancurkan tumbuhan pakan, pohon buah, dan vegetasi lain yang menjadi bagian penting dari kebutuhan hidup mereka.

Hilangnya sumber makanan menyebabkan satwa harus mencari wilayah baru, yang belum tentu menyediakan kondisi memadai.

Perpindahan tersebut juga dapat meningkatkan kemungkinan pertemuan antara satwa liar dan manusia.

Ketika satwa memasuki perkebunan atau permukiman untuk mencari makanan, konflik dapat muncul.

Satwa yang sesungguhnya kehilangan habitat akibat kebakaran justru berpotensi dipandang sebagai gangguan atau ancaman.

Keadaan ini menunjukkan hubungan yang erat antara kerusakan lingkungan dan konflik manusia dengan satwa liar.

Hilangnya habitat bukan sekadar persoalan konservasi di kawasan hutan, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi di wilayah kehidupan manusia.

Karena itu, penanganan karhutla harus mengintegrasikan perlindungan satwa sejak tahap awal.

Penyelamatan dan evakuasi oleh lembaga berwenang, termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bersama mitra konservasi, merupakan langkah penting bagi satwa yang membutuhkan pertolongan.

Namun, penyelamatan individu satwa tidak cukup apabila habitat tempat mereka bergantung tetap rusak.

Pemulihan kawasan, perlindungan sumber makanan, dan pengurangan ancaman terhadap ruang hidup satwa harus menjadi bagian dari agenda setelah kebakaran.

Kita perlu mengingat bahwa satwa liar tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya dalam forum publik.

Tidak ada tuntutan yang dapat mereka ajukan ketika pohon tempat berlindung terbakar atau sumber makanannya menghilang.

Justru karena itulah manusia memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk melindungi mereka.

Ukuran kepedulian suatu bangsa terhadap lingkungan tidak hanya terlihat dari kemampuannya melindungi manusia dari bencana, tetapi juga dari kesungguhannya menjaga kehidupan lain yang bergantung pada ekosistem yang sama.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan di dalam batas wilayah nasional.

Asap yang terbawa angin dapat bergerak melampaui lokasi kebakaran, bahkan berpotensi melintasi batas negara.

Dalam konteks Asia Tenggara, kabut asap lintas batas telah menjadi persoalan yang berkaitan dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, kerja sama regional, serta hubungan antarnegara.

Di samping itu, pembakaran vegetasi dan material organik, terutama pada kawasan gambut, dapat melepaskan karbon yang sebelumnya tersimpan dalam ekosistem.

Pelepasan emisi gas rumah kaca tersebut memperlihatkan keterkaitan karhutla dengan persoalan perubahan iklim global.

Dampak ekologis yang terjadi di satu kawasan pada akhirnya dapat menjadi bagian dari persoalan lingkungan yang lebih luas.

Inilah alasan perhatian internasional terhadap karhutla tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan citra suatu negara.

Sorotan media internasional, perhatian akademisi, maupun keprihatinan aktivis lingkungan mencerminkan kesadaran bahwa kerusakan lingkungan mempunyai konsekuensi yang melampaui batas administratif dan politik.

Akan tetapi, tekanan internasional juga tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk memperkuat penanganan.

Indonesia berkepentingan menjaga hutannya bukan semata-mata karena pandangan dunia luar, melainkan karena hutan merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat dan kekayaan hayati yang harus dilindungi.

Kerja sama regional dan kemungkinan dukungan internasional dalam penanganan kebakaran dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, efektivitas, dan kewenangan yang berlaku.

Persoalan ekologis sebesar ini membutuhkan pendekatan yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembelajaran dari berbagai pengalaman.

Kedaulatan dalam pengelolaan lingkungan seharusnya tercermin dari kemampuan negara melindungi wilayah dan rakyatnya secara bertanggung jawab.

Salah satu perubahan mendasar yang dibutuhkan dalam penanggulangan karhutla adalah menggeser orientasi kebijakan dari respons darurat menuju pencegahan yang berkelanjutan.

Pemadaman tetap merupakan tindakan penting ketika kebakaran terjadi.

Namun, pemadaman merupakan upaya mengendalikan bahaya yang sudah muncul, sedangkan pencegahan bertujuan mengurangi kemungkinan bahaya tersebut terjadi sejak awal.

Keduanya harus berjalan bersama, tetapi perhatian terhadap pencegahan perlu memperoleh tempat yang lebih kuat.

Dalam kerangka ini, terdapat beberapa agenda yang seharusnya menjadi prioritas.

Pengawasan kawasan rawan harus dimulai sebelum musim kemarau

Pemetaan wilayah berisiko, pemantauan titik panas, identifikasi kondisi vegetasi, dan pengawasan tata air gambut harus digunakan untuk mendukung keputusan pencegahan.

Informasi yang tersedia perlu diterjemahkan menjadi tindakan, bukan berhenti pada laporan administratif.

Wilayah dengan riwayat kebakaran maupun kondisi lingkungan yang rentan membutuhkan perhatian khusus.

Pemulihan gambut harus menjadi pekerjaan berkelanjutan

Menjaga kondisi basah lahan gambut merupakan bagian penting dalam mengurangi kerentanan terhadap api.

Pembasahan kembali, pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal, serta pemantauan muka air tanah harus dirancang sebagai rangkaian pengelolaan yang berkesinambungan.

Program pemulihan tidak cukup hanya dinilai dari jumlah kegiatan atau sarana yang dibangun, tetapi dari kemampuan nyata mempertahankan fungsi ekologis kawasan.

Penegakan hukum harus menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh.

Jika ditemukan dugaan pembakaran yang direncanakan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.

Pihak yang diduga memerintahkan, mendanai, memperoleh keuntungan, atau mengabaikan kewajiban pengelolaan perlu diperiksa sesuai bukti dan ketentuan hukum.

Sanksi administratif, pidana, maupun gugatan perdata harus dijalankan berdasarkan dasar hukum masing-masing.

Pada saat yang sama, pemulihan kerusakan lingkungan perlu memperoleh perhatian yang setara dengan penghukuman.

Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pencegahan

Keterlibatan masyarakat tidak cukup melalui imbauan untuk tidak membakar lahan.

Warga membutuhkan pengetahuan tentang risiko kebakaran, akses informasi peringatan dini, sarana pendukung, dan kemampuan mengambil tindakan awal yang aman.

Penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), penyediaan fasilitas penanganan kebakaran di tingkat lokal, dan pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar dapat membantu membangun ketahanan masyarakat.

Dukungan pendanaan di tingkat desa, apabila sesuai ketentuan dan kebutuhan setempat, juga dapat diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan.

Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar pihak yang diminta menaati larangan, melainkan mitra yang memiliki kemampuan nyata untuk mencegah kebakaran.

Keselamatan manusia dan satwa harus masuk dalam ukuran keberhasilan

Kinerja penanggulangan karhutla tidak boleh hanya dilihat dari keberhasilan menurunkan jumlah titik api atau mengendalikan luas kebakaran.

Perlindungan kesehatan warga, keberlangsungan pendidikan, pemulihan mata pencaharian, penyelamatan satwa, dan pemulihan habitat juga harus menjadi perhatian.

Jika api berhasil dipadamkan tetapi masyarakat tetap menanggung dampak berat dan habitat satwa dibiarkan rusak, maka keberhasilan penanganan belum dapat dinilai secara utuh.

Salah satu kelemahan cara pandang terhadap kebakaran adalah menganggap berakhirnya kobaran api sebagai berakhirnya bencana.

Padahal, proses ekologis tidak bekerja secepat perubahan perhatian publik.

Hilangnya asap tidak serta-merta berarti kualitas lingkungan telah pulih.

Vegetasi yang terbakar membutuhkan proses untuk kembali tumbuh. Satwa memerlukan ketersediaan ruang hidup dan sumber makanan. Kawasan gambut yang mengalami kerusakan memerlukan pengelolaan khusus agar fungsi hidrologisnya dapat diperbaiki.

Pemulihan juga tidak selalu dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama pada seluruh lokasi.

Kondisi hutan, karakteristik tanah, tingkat kerusakan, dan kebutuhan ekologis kawasan perlu dipertimbangkan.

Dari sudut pandang konservasi, menanam kembali pohon tidak otomatis menggantikan seluruh fungsi ekosistem yang hilang.

Habitat merupakan suatu kesatuan yang melibatkan vegetasi, tanah, air, satwa, dan hubungan di antara berbagai komponen tersebut.

Karena itulah, pemulihan setelah karhutla semestinya tidak berhenti pada upaya memperbaiki penampilan kawasan secara fisik.

Yang perlu dipulihkan adalah kemampuan ekosistem untuk kembali mendukung kehidupan.

Pemantauan terhadap kawasan bekas kebakaran, upaya menjaga sumber pakan satwa, dan pencegahan kebakaran berulang menjadi bagian penting dari tanggung jawab jangka panjang.

Pada saat yang sama, masyarakat yang terdampak juga memerlukan perhatian berkelanjutan agar beban sosial dan ekonominya tidak terabaikan setelah keadaan darurat mereda.

Pemulihan lingkungan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus dipandang sebagai dua agenda yang saling berkaitan.

Persoalan karhutla pada akhirnya membawa kita kepada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai hubungan manusia dengan alam.

Apakah hutan hanya dipandang sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi?

Ataukah hutan dipahami sebagai ekosistem yang mempunyai fungsi ekologis, nilai sosial, dan kedudukan penting dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Manusia membutuhkan ruang untuk bekerja, bertani, dan membangun kehidupan yang layak.

Namun, pemanfaatan sumber daya alam tidak semestinya dilakukan dengan mengabaikan batas daya dukung lingkungan dan hak masyarakat lain untuk menikmati udara bersih serta lingkungan yang sehat.

Pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya terus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan.

Justru pembangunan yang mengabaikan kerusakan ekologis berisiko menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar pada kemudian hari.

Keuntungan jangka pendek menjadi tidak sebanding apabila diperoleh dengan meninggalkan lingkungan rusak, masyarakat yang menderita, dan habitat satwa yang kehilangan kemampuannya menopang kehidupan.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan karhutla merupakan ujian terhadap kualitas kebijakan publik.

Negara dituntut bukan hanya mampu mengerahkan sumber daya ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu memastikan risiko yang telah diketahui tidak terus berkembang menjadi kerugian berulang.

Pelaku usaha dituntut tidak sekadar mengejar efisiensi biaya, tetapi juga menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan.

Masyarakat memerlukan pendidikan, dukungan, dan kesempatan untuk menerapkan cara pengelolaan lahan yang lebih aman.

Sementara itu, lembaga pendidikan, akademisi, peneliti, dan pemerhati lingkungan mempunyai tanggung jawab intelektual serta moral untuk terus mengembangkan pengetahuan, mengingatkan pengambil kebijakan, dan membangun kesadaran publik.

Perbedaan sudut pandang seharusnya memperkaya upaya penyelesaian, bukan mengaburkan kebutuhan untuk bertindak.

Pada akhirnya, karhutla bukan hanya cerita tentang api yang menghanguskan pepohonan.

Ia adalah cerita tentang hubungan antara manusia, ekonomi, negara, dan alam yang sedang diuji.

Ketika asap memenuhi udara, masyarakat menanggung risiko kesehatan yang mungkin tidak pernah mereka pilih.

Ketika kegiatan ekonomi terganggu, keluarga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan sehari-hari dapat kehilangan penghasilan.

Ketika kawasan hutan terbakar, satwa liar kehilangan ruang kehidupan yang tidak mudah digantikan.

Dan ketika gambut mengering lalu terbakar, kerusakan yang muncul memperlihatkan betapa mahal harga dari pengelolaan lingkungan yang tidak berhati-hati.

Tanggung jawab terhadap karhutla karena itu tidak boleh berakhir pada perdebatan mengenai siapa yang pertama kali menyalakan api.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, pihak yang memiliki kewajiban pengelolaan, serta institusi yang bertugas memastikan pencegahan dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih dari itu, setiap tindakan penanggulangan harus menempatkan keselamatan manusia, perlindungan satwa, dan keberlanjutan ekosistem sebagai tujuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kita tidak dapat terus mengukur keberhasilan hanya dari kemampuan memadamkan api, sementara persoalan yang memungkinkan kebakaran berulang tetap dibiarkan.

Kita juga tidak semestinya hanya mengenang penderitaan masyarakat ketika asap sedang pekat, lalu melupakan mereka setelah langit kembali cerah.

Demikian pula terhadap satwa liar. Kepedulian tidak boleh berhenti pada rasa iba ketika melihat hewan kehilangan habitatnya, tanpa disertai kesungguhan menjaga kawasan yang menjadi tempat hidup mereka.

Karhutla seharusnya menjadi pengingat bahwa alam memiliki keterbatasan, sementara keputusan manusia selalu membawa konsekuensi.

Sudah saatnya kebijakan lingkungan bergerak melampaui penanganan sesaat menuju pencegahan, keadilan, pertanggungjawaban, dan pemulihan yang sungguh-sungguh.

Sebab, ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Ada kesehatan manusia yang dipertaruhkan, kehidupan satwa yang terancam, keseimbangan ekosistem yang terganggu, dan masa depan generasi mendatang yang ikut menanggung akibatnya.

Dan apabila setiap kebakaran hanya diakhiri dengan keberhasilan memadamkan api, tanpa keberanian membenahi akar persoalannya, sesungguhnya kita belum menyelesaikan bencana. Kita hanya sedang menunggu kebakaran berikutnya.