MA Terbitkan Pedoman Media Sosial, Atur Verifikasi Konten hingga Penggunaan AI

PusakoNews.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerbitkan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial untuk seluruh satuan kerja di lingkungan MA serta badan peradilan yang berada di bawahnya. Aturan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 pada 9 Oktober 2026 dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H.

Kebijakan ini menjadi acuan bagi pengelolaan komunikasi publik peradilan agar informasi disampaikan secara profesional, akurat, dan bertanggung jawab. Pedoman tersebut juga diarahkan untuk memperkuat transparansi lembaga peradilan dengan tetap menjaga independensi, keterbukaan informasi publik, etika komunikasi kelembagaan, serta pelindungan data pribadi.

Related News: 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPR

Dalam pelaksanaannya, setiap satuan kerja diwajibkan memiliki tim pengelola media massa dan media sosial dengan pembagian tugas yang jelas. Alur kerja mencakup perencanaan, produksi konten, verifikasi, publikasi, pemantauan, hingga evaluasi. Konten mengenai kegiatan kelembagaan dan pelayanan publik diverifikasi oleh koordinator pengelola, sedangkan materi terkait persidangan, pemeriksaan perkara, putusan, dan aspek teknis yudisial harus diperiksa oleh pembina atau penanggung jawab.

Pedoman tersebut juga menetapkan persyaratan bagi akun media sosial resmi. Akun harus menggunakan identitas kelembagaan, terdaftar dengan alamat surat elektronik dan nomor kontak resmi instansi, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah atau fitur keamanan sejenis. Pengelola juga dituntut memberikan tanggapan kepada masyarakat secara netral, sopan, profesional, responsif, dan akuntabel.

Perhatian khusus diberikan pada penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam produksi konten. Teknologi tersebut hanya diperbolehkan sebagai alat bantu, sehingga hasilnya tetap harus diperiksa, diverifikasi, dan disetujui sebelum dipublikasikan. Materi visual yang sepenuhnya dihasilkan AI generatif juga harus diberi keterangan mengenai penggunaan teknologi tersebut. Sementara itu, pembuatan atau penyebaran deepfake yang berpotensi menyesatkan masyarakat maupun merusak kredibilitas lembaga peradilan tidak diperbolehkan.

Dari sisi etika, pedoman mengatur penggunaan atribut kedinasan, termasuk pakaian dinas, toga hakim, logo, lambang, identitas, dan fasilitas kedinasan dalam konten media sosial. Penggunaannya tidak boleh diarahkan untuk kepentingan komersial, keberpihakan kepada pihak tertentu, atau kepentingan lain yang dapat mengurangi independensi, imparsialitas, kehormatan, dan kewibawaan peradilan. Untuk perkara yang menarik perhatian publik, penyampaian informasi juga perlu dikelola secara terkoordinasi agar konsisten dengan ketentuan komunikasi resmi lembaga.

Related News: MA-OJK Perkuat Pemahaman Hakim soal Aset Kripto dan Pinjol dalam UU P2SK

Selain mengatur proses publikasi, keputusan tersebut mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi. Pelaporan pengelolaan media massa dan media sosial antara lain meliputi jumlah publikasi, jenis media, statistik kunjungan dan jangkauan, interaksi masyarakat, isu strategis, penanganan pertanyaan atau klarifikasi, serta kendala dan rekomendasi perbaikan.

Penerbitan pedoman ini memberikan kerangka kerja bagi satuan kerja peradilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui kanal digital. Dokumen keputusan beserta ketentuan lengkapnya dapat ditelusuri melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung.