Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Dari Perlindungan Sosial, Penguatan Layanan Dasar hingga Transformasi Ekonomi Nasional

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah agenda strategis pemerintah dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pidato tersebut disampaikan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

Presiden Prabowo Subianto tiba di di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026 untuk menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan semata-mata instrumen pencatatan dan pengelolaan keuangan negara, melainkan perangkat utama pemerintah untuk melindungi masyarakat, menjaga ketahanan ekonomi, memperkuat fondasi pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan APBN.

Menurut Presiden, tanggung jawab pemerintah saat ini adalah memastikan negara mampu hadir dalam kehidupan masyarakat dan memberikan peningkatan kualitas hidup secara nyata.

Penerima Manfaat dari Berbagai Daerah Hadir di Kompleks Parlemen

Pidato kenegaraan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh sejumlah penerima manfaat program pemerintah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari pengalaman yang berkesan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menerima manfaat dari program pemerintah di bidang gizi, pendidikan, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan kelompok rentan.

Kristina Beno, siswi kelas VI sekolah dasar dari Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menjadi salah satu penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hadir langsung di Gedung Nusantara.

Anak dari keluarga petani tersebut mengaku bangga dan terharu dapat melihat Presiden Prabowo secara langsung. Menurut Kristina, program MBG turut membantu memenuhi kebutuhan asupan bergizi selama menjalani aktivitas belajar.

Ia berharap program tersebut terus dilanjutkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan anak-anak di berbagai daerah.

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir Citra, penerima manfaat Sekolah Rakyat. Sebelum mengikuti program tersebut, Citra sempat menghadapi risiko putus sekolah karena harus membantu ibunya berdagang.

Melalui Sekolah Rakyat, Citra kembali memperoleh kesempatan belajar dengan lebih nyaman. Ia juga mampu mengembangkan prestasi akademik dan meraih juara kedua karate tingkat kabupaten.

Sementara itu, Susanah dari Bogor, Jawa Barat, hadir sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Ibu tiga anak tersebut mengaku tidak menyangka mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden.

Bagi keluarganya, bantuan sosial membantu memenuhi sejumlah kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pendidikan anak. Di luar itu, Susanah juga berupaya menambah pendapatan keluarga dengan menjahit kain majun dan bekerja sebagai petugas MBG.

Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, juga hadir dalam kesempatan tersebut. Penyandang disabilitas itu mengaku bahagia karena dapat mengikuti secara langsung agenda kenegaraan yang selama ini hanya dapat disaksikan melalui televisi.

Ia berharap perhatian dan dukungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas terus diperkuat.

Kehadiran para penerima manfaat dari berbagai wilayah tersebut memperlihatkan beragam bentuk manfaat program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan, perlindungan sosial hingga dukungan bagi penyandang disabilitas.

Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Tangguh

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia mampu mempertahankan ketahanan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Situasi dunia saat ini ditandai dengan tingginya harga energi akibat konflik, suku bunga global yang masih tinggi, tekanan terhadap nilai tukar sejumlah negara, serta ketegangan geopolitik yang berdampak terhadap perdagangan internasional.

Namun, menurut Presiden, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 disebut berada pada posisi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sementara inflasi tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat.

Dari sisi fiskal, hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara meningkat 18,2 persen dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi.

Pada saat yang sama, defisit APBN tercatat 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak mempertentangkan pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian fiskal. Keduanya, kata Presiden, harus dijalankan secara bersamaan.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat penilaian dari lembaga pemeringkat internasional. Standard & Poor’s (S&P) pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.

Presiden menyebut S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta tingkat utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara sekelasnya.

Selain itu, China Lianhe Rating memberikan peringkat AAA/Stable dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Penilaian tersebut antara lain mencerminkan fundamental ekonomi yang solid, efektivitas kebijakan pemerintah, ketahanan terhadap guncangan eksternal, serta inflasi yang terkendali.

RAPBN 2027 Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Presiden menjelaskan RAPBN 2027 dirancang secara ekspansif, tetapi tetap terarah, terukur, dan dijalankan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta Danantara.

Pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Delapan prioritas tersebut diperkuat melalui kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.426 triliun, sementara pembiayaan direncanakan Rp671,2 triliun.

Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi diproyeksikan berada di kisaran 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Adapun tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,3–4,87 persen, serta rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367.

Presiden menekankan pentingnya kualitas data dalam penyusunan kebijakan dan anggaran. Karena itu, masyarakat diminta berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara jujur agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam merancang kebijakan.

Efisiensi Pengadaan Ditargetkan Menciptakan Ruang Fiskal

Presiden juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal hingga tahap pelaksanaan anggaran.

Pemerintah akan memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa agar belanja negara lebih efisien. Salah satu persoalan yang disoroti adalah pembelian barang dengan spesifikasi serupa oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpisah.

Pola tersebut dinilai membuat pemerintah kehilangan daya tawar sebagai pembeli dalam skala besar.

Karena itu, konsolidasi akan dilakukan melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta penggabungan volume kebutuhan.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.

Presiden menyebut potensi efisiensi tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.

Sebagai contoh, pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Harga tersebut disebut sudah mencakup pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Untuk memperkuat sistem tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.

Presiden menilai setiap penghematan belanja negara harus dikonversikan menjadi ruang fiskal baru untuk membiayai kebutuhan masyarakat, antara lain perbaikan sekolah, renovasi puskesmas, penguatan rumah sakit, serta penyediaan alat kesehatan.

Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Transformasi layanan dasar menjadi salah satu agenda utama pemerintah.

Di sektor kesehatan, pemerintah mulai 2027 menargetkan renovasi 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Alokasi perbaikan diperkirakan sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas, dengan perhatian khusus kepada wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal.

Pemerintah juga akan meningkatkan 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Presiden menegaskan pelayanan kesehatan dasar harus dapat dijangkau masyarakat tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Untuk wilayah dengan akses geografis yang sulit, pemerintah juga mendorong pengembangan layanan ambulans udara menggunakan helikopter maupun pesawat kecil. Bahkan, konsep tim dokter terbang dipertimbangkan untuk menjangkau masyarakat yang berada dalam kondisi kritis atau kawasan terdampak bencana.

Di tingkat layanan rujukan, pemerintah akan memperkuat lebih dari 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas kesehatan yang mampu menangani penyakit dengan tingkat kematian tinggi, termasuk kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal.

Sebanyak 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun, dengan 20 di antaranya disebut sudah beroperasi.

Pemerintah juga menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan. Kebutuhan tambahan yang disebut Presiden mencapai 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.

Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan renovasi dapat diperbaiki paling lambat 2029. Percepatan program akan dilakukan pada 2027 dan 2028.

Selain renovasi fisik, pemerintah memperluas penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) dan pembelajaran jarak jauh. Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah memperjuangkan akses pendidikan negeri tanpa pungutan biaya bagi anak-anak Indonesia.

Indonesia Siapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Presiden mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem ekspor satu pintu dan diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai produsen berbagai komoditas strategis dunia.

Indonesia merupakan salah satu produsen penting sejumlah komoditas, antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

Pemerintah menargetkan pada 1 Januari 2027 Indonesia telah memiliki bursa komoditas sendiri yang dapat menjadi dasar pembentukan Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk komoditas strategis.

Bursa tersebut diharapkan membangun pasar yang transparan, likuid, dan memiliki kedalaman transaksi sehingga produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dapat berinteraksi dalam satu ekosistem perdagangan yang lebih terbuka.

Pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia dan memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha.

Penataan BUMN dan Optimalisasi Aset Negara

Presiden turut menyampaikan langkah penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah disebut telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi maksimal 300 perusahaan yang produktif pada akhir 2026.

Aset BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas lainnya, akan didorong agar dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan aset tersebut melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap mempertahankan kepemilikan strategis negara.

Percepatan Transisi Energi dan Kendaraan Listrik

Pemerintah juga menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Presiden menyampaikan target pembangunan 30 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya pada 2026 sekaligus percepatan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel.

Dalam jangka lebih panjang, pembangunan PLTS ditargetkan mencapai 100 GW. Kapasitas tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik.

Pengembangan energi surya juga diharapkan mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dan menghemat devisa.

Pada sektor transportasi, pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit sepeda motor listrik di dalam negeri.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya transportasi masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, sekaligus memperbesar industri kendaraan listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, dan layanan purnajual.

Indonesia Siapkan Pusat Finansial Internasional

Presiden juga memperkenalkan rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Lokasi sementara PFII ditetapkan di Jakarta, dengan peluang pengembangan berikutnya di Bali dan kawasan lain yang dinilai memiliki kemampuan menarik investasi dan dana global.

PFII akan diarahkan sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, serta penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

Pemerintah juga menyiapkan kepastian transfer dan repatriasi modal maupun laba, fasilitas perpajakan sesuai ketentuan, golden visa, serta pelayanan perizinan yang kompetitif.

Namun, kemudahan tersebut tetap akan dibarengi dengan penerapan prinsip tata kelola, ketentuan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kepatuhan perpajakan, serta pertukaran informasi internasional.

Presiden menegaskan PFII diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi dan pusat transaksi atas kekayaan nasional.

DDMF untuk Proyek Strategis Jangka Panjang

Selain PFII, Presiden memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang.

DDMF diarahkan untuk mendukung proyek yang penting bagi pembangunan nasional, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN.

Presiden menyebut salah satu agenda yang direncanakan adalah pengembangan mobil nasional yang ditargetkan mulai diproduksi secara massal pada akhir 2028.

Giant Sea Wall Pantura Jadi Proyek Strategis Jangka Panjang

Pemerintah juga menegaskan kembali rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa.

Proyek tersebut ditujukan untuk melindungi jutaan masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut sekaligus mengembangkan infrastruktur air bersih dan membuka koridor pertumbuhan ekonomi baru.

Pembangunan Giant Sea Wall direncanakan terbagi menjadi 15 segmen yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, termasuk sampai kawasan Gresik.

Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Pemerintah menilai percepatan pelaksanaan dapat dilakukan apabila pembangunan sejumlah segmen dilaksanakan secara serentak.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga disebut telah menghasilkan sejumlah teknologi yang berpotensi dimanfaatkan dalam pembangunan proyek tersebut.

Presiden menegaskan Giant Sea Wall bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi perlindungan masyarakat, penguatan kawasan industri, penyediaan air bersih, serta peningkatan kemampuan rekayasa dan teknologi nasional.

Arah Besar Transformasi Indonesia

Rangkaian agenda yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan.

Mulai dari perlindungan sosial, program gizi, pendidikan dan kesehatan, efisiensi APBN, kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, penguatan industri nasional, reformasi pasar, penataan BUMN, hingga pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang, seluruhnya ditempatkan dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan daya saing Indonesia.

Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan agenda tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, ketepatan data, konsistensi kebijakan, serta pengawasan yang kuat.

Dengan arah tersebut, APBN 2027 diposisikan sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju perekonomian yang lebih produktif, mandiri, inklusif, dan memiliki daya saing global.

𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭: BPMI Setpres| 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: Febriansyah

𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭: Parlementaria