Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Sorotan, DPR Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak

PusakoNews.com, Jakarta - Kasus dugaan penyekapan seorang perempuan di Bandung yang diduga berlangsung hingga tiga tahun dan melibatkan orang terdekat korban memicu keprihatinan serius dari kalangan legislatif. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sinyal adanya celah dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa kasus tersebut memperlihatkan masih rentannya kelompok perempuan terhadap kekerasan, bahkan di lingkungan terdekatnya sendiri. Ia menilai kondisi ini harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa.

Maman menyebut kasus penyekapan yang terungkap di Bandung tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal. Menurutnya, peristiwa tersebut mencerminkan kemungkinan adanya kasus-kasus serupa yang belum terungkap ke publik.

Ia menilai, selain menimbulkan penderitaan fisik, korban juga mengalami tekanan psikologis yang berat akibat kejadian yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem deteksi dini terhadap tindak kekerasan.

“Peristiwa ini seperti puncak dari gunung es. Perempuan masih sangat rentan menjadi korban kekerasan, termasuk dari orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Karena itu, kami meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi perhatian serius terhadap kasus ini,” ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta.

Komisi VIII DPR RI telah meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan perhatian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Di sisi lain, Maman juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak cepat dalam proses pengungkapan kasus.

Ia menegaskan bahwa kasus penyekapan yang berlangsung lama tanpa terdeteksi perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait peran masyarakat dalam melaporkan situasi yang tidak wajar di lingkungannya.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh bersikap pasif ketika menemukan indikasi seseorang menghilang atau tidak terlihat dalam jangka waktu yang tidak biasa.

Penguatan Edukasi Publik dan Ketahanan Keluarga Jadi Kunci

Lebih lanjut, Maman mendorong penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan edukasi publik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Ia juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai lini pertahanan pertama dalam mencegah kekerasan. Keluarga, menurutnya, harus memiliki komunikasi yang baik agar mampu mengenali tanda-tanda awal jika terjadi ancaman terhadap anggota keluarga.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan tidak ada lagi kasus serupa yang terulang. Kekerasan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun, dan dengan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.

Maman berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
[PusakoNews.com/red]