Ketum MUI Puji Keberanian Menkeu Purbaya Tolak IMF, Demi Kedaulatan Ekonomi RI

PusakoNews.com, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, menyampaikan apresiasi atas sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak keterlibatan International Monetary Fund (IMF) dalam kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberanian pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dari pengaruh kepentingan asing.

Kiai Anwar menilai bahwa penolakan terhadap IMF bukanlah langkah yang mudah dilakukan. Ia menegaskan bahwa diperlukan keberanian dan komitmen kuat untuk mengambil kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bangsa serta menjaga kemandirian negara dalam menentukan arah pembangunan ekonomi.

“Berani menolak IMF itu bukan perkara sederhana. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengambil sikap seperti itu. Kita memahami bagaimana peran IMF selama ini yang kerap dipandang sebagai perpanjangan kepentingan pihak luar yang dapat melemahkan kemandirian negara,” ujar Kiai Anwar Iskandar dalam keterangannya kepada MUI Digital di Jakarta, Ahad (14/6/2026).

Menurutnya, langkah yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten. Pasal tersebut menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai landasan utama dalam pengelolaan perekonomian nasional.

Kiai Anwar menilai arah kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan pemerintah menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat luas serta mendorong terciptanya Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

“Pak Prabowo memiliki komitmen untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang sangat berpihak kepada rakyat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada pihak luar,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional berpotensi menghambat kemampuan Indonesia dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan nasional.

Ia menegaskan bahwa keberanian pemerintah dalam menolak ketergantungan terhadap IMF menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin membangun masa depan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan eksternal.

“Apa jadinya jika IMF kembali diterima dan menjadi bagian dari kebijakan ekonomi kita? Kemandirian bangsa akan sulit terwujud. Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin menjadi negara yang maju atau terus berada dalam ketergantungan? Jika ingin maju, maka kemandirian harus menjadi pilihan utama,” tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, Kediri, Jawa Timur, tersebut juga menegaskan bahwa dukungan yang disampaikannya bukan didasari kepentingan tertentu, melainkan berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata menuju Indonesia yang lebih berdaulat dan sejahtera.

Sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat akar rumput, Kiai Anwar mengaku merasakan langsung harapan publik terhadap kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional. Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto tetap mempertahankan arah kebijakan yang dinilai mampu memperkuat kemandirian bangsa.

“Ini bukan karena pesanan siapa pun. Kami menyampaikan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai orang kampung, saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden agar langkah-langkah yang mengarah pada kemandirian bangsa ini terus dilanjutkan dan tidak dihentikan,” tutupnya.

Pernyataan tersebut menambah dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan global, sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia yang lebih mandiri.
[PusakoNews.com/red]