Hasil Pemeriksaan Harus Berdampak Nyata bagi Tata Kelola dan Pembangunan Nasional

PusakoNews.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa keberhasilan pemeriksaan sektor publik tidak lagi diukur dari banyaknya temuan atau rekomendasi yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana hasil pemeriksaan mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, saat menjadi pembicara utama dalam Public Sector Governance Summit yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Aula Badan Diklat PKN BPK, Jakarta, Kamis (25/6).

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi, perubahan lingkungan strategis, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, pemeriksaan sektor publik kini bertransformasi menjadi sarana pembelajaran, perbaikan, dan penciptaan nilai publik, tidak hanya sebagai fungsi pengawasan.

BPK menilai manfaat pemeriksaan akan terwujud apabila rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara efektif, sehingga mampu mendorong perbaikan sistem pengendalian, peningkatan efisiensi, penertiban aset, pemulihan kerugian negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, BPK terus memperkuat kompetensi pemeriksa, sistem manajemen mutu, metodologi pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas keberlanjutan sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah, menurutnya, dituntut menghasilkan outcome yang memberikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Melalui mandat konstitusionalnya, BPK menjalankan fungsi oversight, insight, dan foresight guna memastikan kepatuhan, mendorong perbaikan kebijakan, serta mengantisipasi risiko masa depan. Ke depan, BPK juga mendorong penguatan pemeriksaan yang lebih komprehensif melalui mekanisme long form audit report.

BPK menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas nasional hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, integrasi data dan komunikasi, regulasi yang adaptif, pembagian risiko yang jelas, serta pelibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan program.

Melalui pemeriksaan yang independen, profesional, dan memberikan manfaat nyata, BPK berkomitmen terus mengawal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kegiatan Public Sector Governance Summit diikuti secara luring dan daring oleh Menteri Ketenagakerjaan, pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Chair IPSAS Board, pejabat BPK, perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, akuntan, pemeriksa, serta berbagai pemangku kepentingan sektor publik.
[PusakoNews.com/red]