Komisi IV DPR Bongkar Distorsi Informasi Swasembada Pangan, Data Nasional Justru Melonjak

PusakoNews.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti berkembangnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.

Menurut Abdul Kharis, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kritik seharusnya dibangun berdasarkan data, fakta, dan kondisi objektif di lapangan, bukan justru membentuk persepsi yang dapat melemahkan optimisme publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Ia menilai, di tengah berbagai indikator pertanian nasional yang menunjukkan tren positif, seluruh pihak perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini publik seolah-olah swasembada pangan merupakan sesuatu yang mustahil dicapai Indonesia.

“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai. Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujar Abdul Kharis.

Ia menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian semata, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, hingga kesejahteraan rakyat secara luas.

Menurutnya, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi internasional, maupun ketidakpastian geopolitik dunia yang terus berkembang.

“Pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi. Pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” katanya.

Abdul Kharis juga mengakui bahwa sektor pertanian nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi global. Namun ia menekankan bahwa tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan nasional.

Menurutnya, hampir seluruh negara di dunia menghadapi tantangan serupa. Yang membedakan adalah bagaimana sebuah negara merespons dan mengambil langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangannya.

Ia melihat pemerintah bersama petani terus melakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan produksi pertanian, mulai dari perbaikan sistem irigasi, penguatan sarana produksi, peningkatan produktivitas lahan, hingga penguatan teknologi pertanian.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun optimisme nasional yang berpijak pada data dan fakta di lapangan.

“Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kharis juga mengingatkan bahwa narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional dan objektif.

Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang berimbang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pangan nasional.

“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Kharis menyampaikan bahwa keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus diiringi dengan penguatan tata niaga serta pengawasan distribusi pangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen.

Ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan guna menekan berbagai praktik yang merugikan petani dan mengganggu stabilitas pasar.

“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” katanya.

Sejumlah capaian sektor pangan nasional, lanjut Abdul Kharis, menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada 2025, produksi nasional tercatat mencapai 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat tajam dibandingkan produksi tahun 2024 yang berada di kisaran 53 juta ton GKG.

Peningkatan produksi tersebut turut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau mengalami surplus lebih dari 3,5 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang berada pada kisaran 31 juta ton.

Penguatan produksi pangan nasional itu juga berdampak pada menurunnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025, Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras medium.

Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog pada Mei 2026 telah mencapai 5,3 juta ton.

Capaian positif juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.

Selain itu, komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, serta gula konsumsi diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional melalui produksi dalam negeri.

Penguatan sektor pertanian nasional juga tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Maret 2026, NTP tercatat mencapai angka 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan nasional.

Menutup pernyataannya, Abdul Kharis mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda besar swasembada pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan kemandirian pangan, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” pungkasnya.
[PusakoNews.com/red]