PDIP Curiga Ada Agenda Besar di Balik 3 Kali Kunjungan Prabowo ke Prancis dalam 5 Bulan

PusakoNews.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti frekuensi kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Prancis sepanjang tahun 2026. Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali lawatan ke negara tersebut, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik terkait tujuan, urgensi, serta hasil konkret dari rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh kepala negara seharusnya memiliki agenda yang jelas, terukur, dan dapat diketahui masyarakat. Menurutnya, diplomasi internasional merupakan bagian penting dari kepentingan negara sehingga publik berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan strategis yang ingin dicapai dari setiap perjalanan resmi presiden.

PDIP menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan pada aktivitas diplomasi itu sendiri, melainkan pada aspek transparansi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Andreas menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka target, substansi pembahasan, hingga manfaat yang diharapkan dari setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi yang beragam di tengah publik.

Dalam pernyataannya, Andreas mengingatkan bahwa dalam praktik diplomasi internasional, kunjungan kepala negara umumnya disusun dengan agenda yang ketat dan memiliki sasaran yang jelas. Oleh karena itu, menurutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat seharusnya dilakukan sebelum keberangkatan sehingga publik dapat memahami konteks dan kepentingan nasional yang sedang diperjuangkan pemerintah melalui lawatan tersebut.

Sorotan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo kembali melakukan kunjungan ke Prancis pada akhir Mei 2026. Sebelumnya, kepala negara juga tercatat melakukan perjalanan ke negara yang sama pada Januari dan April 2026. Intensitas kunjungan tersebut kemudian menjadi perhatian sejumlah kalangan politik yang mempertanyakan fokus serta capaian diplomatik yang hendak diraih pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Prancis.

Andreas juga membandingkan fenomena tersebut dengan pengalaman politik Indonesia pada masa lalu. Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap frekuensi perjalanan luar negeri seorang presiden bukanlah hal baru. Menurutnya, situasi serupa pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang juga kerap mendapat sorotan terkait aktivitas kunjungan luar negeri.

Lebih lanjut, PDIP meminta pihak pemerintah, khususnya Kementerian Sekretariat Negara maupun juru bicara presiden, untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait tujuan, agenda, serta hasil yang ingin dicapai dari setiap lawatan luar negeri Presiden Prabowo. Menurut Andreas, komunikasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan langkah diplomasi pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis dalam menjaga stabilitas internasional, memperkuat perdamaian dunia, serta menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Selain membahas isu-isu global, kedua pemimpin negara juga dikabarkan menyoroti penguatan kemitraan strategis komprehensif, peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta pembentukan forum bisnis tingkat tinggi antara Indonesia dan Prancis. Pemerintah memandang hubungan kedua negara memiliki nilai strategis dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia di berbagai sektor, termasuk investasi, industri, pertahanan, dan diplomasi internasional.

Dalam pembahasan isu internasional, Presiden Prabowo juga menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah serta kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkeadilan bagi rakyat Palestina. Sikap tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog internasional.

Perdebatan mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sendiri menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang di dalam negeri. Sejumlah pihak memandang aktivitas diplomasi internasional yang intens sebagai upaya memperluas kerja sama strategis Indonesia di tingkat global. Namun di sisi lain, muncul pula tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan agenda dan hasil konkret dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan.

PDIP menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Dengan komunikasi yang jelas dan terukur, masyarakat dapat memahami arah kebijakan luar negeri pemerintah sekaligus menilai manfaat yang diperoleh negara dari berbagai aktivitas diplomasi yang dilakukan di panggung internasional. Sementara itu, pemerintah terus menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dilakukan dalam rangka memperkuat posisi Indonesia, memperluas kerja sama strategis, serta mendukung kepentingan nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.
[PusakoNews.com/red]