Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu Dinilai Rugikan Petani, DPR Minta Pemerintah Bertindak

PusakoNews.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila implementasinya belum didukung kesiapan infrastruktur, tata kelola, serta mekanisme distribusi yang matang.

Firman menegaskan bahwa kebijakan penataan tata niaga sawit dan penguatan hilirisasi pada prinsipnya merupakan langkah positif pemerintah. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kondisi riil di lapangan, terutama nasib jutaan petani sawit yang sangat bergantung pada kestabilan harga hasil panen mereka.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak laporan dan keluhan dari petani sawit di berbagai daerah terkait penurunan harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu tersebut.

“Pemerintah harus memahami bahwa petani merupakan pihak yang paling rentan terhadap setiap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah penurunan harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurut Firman, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan harga TBS mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah potensi penumpukan stok CPO di pabrik kelapa sawit akibat mekanisme ekspor yang harus melalui satu pintu. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kemampuan pabrik dalam menyerap hasil panen petani secara optimal.

Selain itu, ia menyoroti kekhawatiran pelaku usaha terhadap kemungkinan meningkatnya biaya distribusi maupun administrasi yang muncul dari sistem baru tersebut. Situasi itu berpotensi mengurangi margin usaha perusahaan dan mendorong penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.

Di sisi lain, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan juga dinilai memengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Sejumlah pembeli luar negeri maupun pelaku industri disebut masih memilih menunggu kepastian aturan teknis sebelum melakukan transaksi dalam jumlah besar. Akibatnya, arus perdagangan dan ekspor sawit nasional mengalami perlambatan yang berdampak langsung pada tekanan harga di pasar domestik.

“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional sekaligus sumber penghidupan jutaan keluarga di Indonesia,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sebagai Wakil Ketua KADIN, Firman juga meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan ekspor satu pintu diberlakukan secara penuh. Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini sudah berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara waktu guna mencegah gangguan pada rantai pasok dan menjaga stabilitas perdagangan.

Ia turut menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia, khususnya terkait penetapan harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan petani maupun pelaku usaha terhadap sistem yang sedang dibangun pemerintah.

“Pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” katanya.

Lebih lanjut, Firman mendorong pemerintah meningkatkan serapan domestik melalui penguatan program biodiesel serta percepatan pengembangan industri hilir sawit nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan, memperkuat ketahanan industri dalam negeri, dan menjaga stabilitas harga sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Menurutnya, keberpihakan kepada petani harus menjadi fokus utama dalam setiap pengambilan kebijakan sektor perkebunan. Negara, kata dia, wajib hadir memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi para petani agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar serta mampu memberikan keuntungan yang layak.

“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap stabil, adil, dan menguntungkan bagi petani,” pungkas Firman Soebagyo.
[PusakoNews.com/red]