PusakoNews.com, Tangerang Selatan - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menyoroti masih maraknya peredaran produk mainan anak dan garmen yang belum mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasaran. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikasi bahwa sistem pengawasan serta perlindungan masyarakat melalui mekanisme standardisasi nasional belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.
Sorotan tersebut disampaikan Samuel saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia ke Laboratorium SNSU di kawasan Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (25/5/2026). Kunjungan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya DPR RI untuk mendalami efektivitas implementasi SNI di berbagai sektor industri dan perdagangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada tim Parlementaria, Samuel mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan terhadap produk-produk yang beredar tanpa memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai lemahnya pengawasan dapat berdampak serius terhadap perlindungan konsumen, terutama pada produk mainan anak yang rentan mengandung bahan berbahaya atau memiliki desain yang membahayakan keselamatan pengguna.
Menurut Samuel, keberadaan produk tanpa sertifikasi SNI di pasar tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara, melalui lembaga standardisasi dan pengawasan terkait, harus hadir memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat atas produk-produk yang beredar luas di tengah konsumsi publik.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap anak-anak sebagai konsumen harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah mainan anak yang menggunakan bahan pewarna berbahaya maupun memiliki bentuk dan komponen yang berisiko menimbulkan cedera.
Samuel juga mempertanyakan bentuk sanksi atau tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tetap memasarkan produk tanpa sertifikasi resmi. Menurutnya, penerapan standardisasi nasional tidak akan berjalan efektif apabila tidak diiringi dengan penegakan aturan yang jelas dan konsisten.
Selain menyoroti produk mainan dan garmen skala besar, Samuel turut mengangkat tantangan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Ia mengakui bahwa jumlah produk UMK yang sangat besar dan tersebar di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri dalam proses sertifikasi maupun pengawasan kualitas produk.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan pengawasan tidak boleh mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas barang yang digunakan sehari-hari. Oleh karena itu, Panja Standardisasi Nasional Indonesia akan terus mendalami berbagai kendala implementasi SNI, termasuk kesiapan lembaga pengawas, sistem sertifikasi, hingga pola pembinaan terhadap pelaku usaha kecil.
Menurut DPR RI, standardisasi nasional tidak hanya berkaitan dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sebagai konsumen. Implementasi SNI yang efektif dinilai mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk nasional.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPR berharap terdapat penguatan sinergi antara lembaga standardisasi, pemerintah, serta pelaku usaha guna memastikan seluruh produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lebih ketat serta edukasi kepada pelaku usaha juga dinilai menjadi langkah penting agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara maksimal.
Panja Standardisasi Nasional Indonesia saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek implementasi SNI di lapangan. Hasil pembahasan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan standardisasi nasional agar lebih efektif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat Indonesia.
[PusakoNews.com/red]
Komentar