PusakoNews.com, Strasbourg - Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia dan lingkungan hidup, Andrie Yunus, kembali menjadi perhatian dunia internasional. Parlemen Eropa secara resmi menyoroti insiden tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara cepat, transparan, independen, serta bebas dari impunitas.
Dalam pernyataan resminya, Parlemen Eropa menilai serangan terhadap Andrie Yunus dan Muhammad Rosidi tidak dapat dipandang sebagai tindak kekerasan biasa. Lembaga tersebut menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari ancaman serius terhadap para pembela HAM dan pejuang lingkungan di Indonesia yang selama ini menghadapi tekanan, intimidasi, hingga kekerasan akibat aktivitas advokasi yang mereka lakukan.
Parlemen Eropa juga menyoroti dugaan keterlibatan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Mereka menilai dugaan keterlibatan aparat menunjukkan kemungkinan adanya rantai komando yang lebih luas sehingga proses hukum dinilai harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel melalui pengadilan sipil, bukan semata-mata peradilan militer.
Melalui resolusi dan pernyataan resmi tersebut, Parlemen Eropa menyerukan agar seluruh pelaku, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik serangan, diadili sesuai prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. Mereka juga meminta adanya penyelidikan menyeluruh dan independen guna memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus ini.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebelumnya telah memicu perhatian luas dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Andrie, yang dikenal sebagai aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengalami luka serius pada bagian wajah, mata, tangan, dan tubuh akibat serangan tersebut. Peristiwa itu terjadi usai dirinya menjalankan aktivitas advokasi dan diskusi publik terkait isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menyebut tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai bentuk terorisme dan meminta aparat mengusut tuntas pelaku beserta dalang di balik aksi tersebut. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah memandang kasus ini sebagai tindakan serius yang mengancam demokrasi dan rasa aman masyarakat sipil.
Di tingkat nasional, DPR RI melalui Komisi III juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus guna mengawal proses penanganan perkara tersebut. DPR menekankan bahwa pengusutan kasus harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Sejumlah anggota DPR bahkan menilai penyiraman air keras terhadap aktivis HAM merupakan bentuk teror terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Selain menjadi perhatian parlemen dan pemerintah, kasus ini juga memicu sorotan internasional terkait kondisi kebebasan sipil di Indonesia. Parlemen Eropa menilai ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami tekanan akibat meningkatnya intimidasi terhadap jurnalis, aktivis lingkungan, mahasiswa, serikat pekerja, serta pembela HAM. Mereka turut menyinggung berbagai isu lain seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pembatasan kritik terhadap pemerintah, hingga kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Parlemen Eropa menegaskan bahwa Uni Eropa sebagai mitra strategis Indonesia harus tetap mendorong penghormatan terhadap prinsip HAM, perlindungan lingkungan, dan hak-hak pekerja dalam setiap hubungan kerja sama bilateral. Mereka juga meminta dukungan konkret bagi perlindungan para pembela HAM dan lingkungan yang menghadapi risiko akibat aktivitas advokasi mereka.
Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Empat anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras telah dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Persidangan perdana terhadap para terdakwa juga telah digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan oleh oditur militer.
Kasus Andrie Yunus kini dipandang bukan hanya sebagai tindak kriminal individual, melainkan sebagai ujian serius bagi komitmen penegakan HAM, perlindungan demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia. Berbagai kalangan berharap pengungkapan kasus ini dapat dilakukan secara tuntas, transparan, dan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut.
[PusakoNews.com/red]
Komentar