PusakoNews.com, Jakarta - Negara menunjukkan perhatian serius terhadap kesejahteraan pekerja sektor transportasi berbasis aplikasi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Danantara telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah perusahaan aplikator ojek online.
Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyesuaian kebijakan terkait sistem kerja dan pembagian pendapatan pengemudi. Langkah awal yang tengah disiapkan adalah menurunkan potongan tarif yang selama ini dibebankan kepada pengemudi.
“Penurunan biaya layanan menjadi prioritas awal, dari kisaran 10 hingga 20 persen menjadi hanya 8 persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa pembahasan mengenai status pengemudi ojek online—apakah sebagai pekerja atau mitra—masih dalam tahap kajian dan simulasi. Proses ini dipastikan melibatkan organisasi serta komunitas pengemudi guna menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan inklusif.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah dalam struktur kepemilikan aplikator membuka ruang lebih luas untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pekerja, termasuk dalam hal perlindungan dan kesejahteraan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI, antara lain Saan Mustopa, Habiburokhman, Putih Sari, serta Obon Tabroni.
Dari unsur buruh, hadir perwakilan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari berbagai konfederasi dan serikat pekerja, termasuk organisasi pekerja sektor media, industri kreatif, hingga tenaga kesehatan. Pertemuan ini juga melibatkan elemen masyarakat sipil, petani, dan mahasiswa yang turut menyuarakan aspirasi terkait perlindungan pekerja di berbagai sektor.
Melalui dialog ini, pemerintah dan DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja, khususnya pengemudi ojek online di Indonesia.
[PusakoNews.com/red]
Komentar