Gedung Putih Memberi Tekanan kepada Negara Bagian Republik untuk Membatalkan atau Menetralkan RUU AI

PusakoNews.com, Washington - Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Republik agar menghentikan atau menunda pembahasan undang-undang terkait regulasi kecerdasan buatan (AI). Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah federal untuk mendorong kebijakan nasional yang lebih longgar dan pro-industri dalam pengembangan AI.

Melalui komunikasi langsung dengan para legislator di berbagai negara bagian seperti Florida, Utah, Nebraska, Missouri, Tennessee, dan Louisiana, pihak Gedung Putih menilai bahwa regulasi AI di tingkat negara bagian berpotensi menghambat daya saing Amerika Serikat dalam persaingan global teknologi.

Sikap tersebut sejalan dengan kebijakan sebelumnya, termasuk perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Desember 2025, yang memperingatkan bahwa negara bagian dapat kehilangan akses pendanaan federal—khususnya untuk infrastruktur broadband—jika menerapkan regulasi AI yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan nasional.

Meski demikian, upaya pemerintah federal ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah tokoh Partai Republik, termasuk Josh Hawley dan Marsha Blackburn, menyuarakan penolakan dan menegaskan pentingnya hak negara bagian untuk mengatur teknologi di wilayahnya masing-masing.

Beberapa rancangan undang-undang di tingkat negara bagian sebelumnya mengusulkan kewajiban transparansi penggunaan AI serta tanggung jawab hukum atas dampak yang ditimbulkan, termasuk potensi diskriminasi dan kerugian publik. Namun, sebagian di antaranya akhirnya dibatalkan atau tidak dilanjutkan akibat kekhawatiran terhadap konsekuensi pendanaan federal.

Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mendorong pembentukan kerangka regulasi AI nasional yang dapat mengesampingkan aturan negara bagian. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat inovasi dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam kompetisi global, meskipun menuai kekhawatiran terkait risiko keamanan, serangan siber, serta dampak terhadap lapangan kerja.

Situasi ini mencerminkan meningkatnya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah federal dan negara bagian dalam menentukan arah regulasi AI di Amerika Serikat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan besarnya pengaruh industri dalam proses legislasi.

[PusakoNews.com/red]