PusakoNews.com, New York - Miliarder dan pendiri Citadel, Ken Griffin, menyampaikan keberatan keras setelah Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menampilkan properti mewah miliknya dalam sebuah video kampanye bertema “pajak orang kaya”.
Video tersebut menyoroti penthouse senilai sekitar US$238 juta milik Griffin di Manhattan sebagai contoh target kebijakan pajak baru yang diusulkan. Kebijakan yang dikenal sebagai pajak pied-à-terre ini menyasar properti mewah bernilai di atas US$5 juta yang dimiliki oleh individu non-residen atau tidak ditempati secara penuh waktu. Tujuannya adalah meningkatkan penerimaan negara guna menutup defisit anggaran kota.
Menanggapi hal itu, Chief Operating Officer Citadel, Gerald Beeson, menyatakan bahwa penggunaan nama dan properti Griffin dalam kampanye tersebut tidak mencerminkan kontribusi nyata perusahaan terhadap ekonomi New York. Ia menegaskan bahwa Citadel dan timnya telah menyumbang sekitar US$2,3 miliar dalam bentuk pajak selama lima tahun terakhir serta ratusan juta dolar dalam kegiatan filantropi.
Beeson juga memperingatkan bahwa situasi politik yang berkembang dapat memengaruhi rencana investasi besar di kota tersebut. Citadel saat ini tengah mempertimbangkan proyek pengembangan ulang senilai sekitar US$6 miliar di kawasan Park Avenue yang diperkirakan mampu menciptakan ribuan lapangan kerja. Namun, proyek tersebut berpotensi ditinjau ulang seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan.
Di sisi lain, kebijakan pajak yang didorong oleh Mamdani mendapat dukungan dari Gubernur New York, Kathy Hochul, yang sebelumnya sempat menunjukkan sikap berbeda. Langkah ini memperkuat agenda peningkatan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi sebagai solusi atas tekanan fiskal kota.
Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang semakin tajam antara pemerintah daerah yang mendorong redistribusi pajak dan kalangan investor besar yang khawatir terhadap dampak kebijakan terhadap iklim investasi. Sejumlah tokoh bisnis, termasuk investor Bill Ackman, turut membela Griffin dengan menekankan pentingnya kontribusi ekonomi dari pemilik properti mewah terhadap stabilitas fiskal kota.
Kontroversi ini juga muncul di tengah tren relokasi bisnis ke wilayah dengan kebijakan pajak yang lebih ramah, seperti perpindahan kantor pusat Citadel dari Chicago ke Miami sebelumnya, yang menandakan meningkatnya sensitivitas pelaku usaha terhadap kebijakan fiskal daerah.
Dengan dinamika tersebut, kebijakan pajak terhadap kelompok kaya di New York berpotensi menjadi isu krusial yang tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah, tetapi juga pada keputusan investasi dan arah pertumbuhan ekonomi kota ke depan.
[PusakoNews.com/red]
Komentar