Prabowo Minta Definisi Korupsi Dikaji Mendalam, Perlindungan Kekayaan Negara Jadi Sorotan

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta agar usulan penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dikaji secara mendalam sebelum dirumuskan lebih lanjut. Kajian tersebut diarahkan untuk memastikan pengaturan pemberantasan korupsi sesuai dengan kebutuhan Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan kekayaan negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu setelah bertemu Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Pembahasan mencakup usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusril menegaskan bahwa arahan untuk melakukan kajian tidak berarti Presiden telah menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menurutnya, rumusan yang akan dikembangkan harus mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Indonesia.

Kerugian perekonomian negara menjadi perhatian

Related News: Imigrasi Gandeng KCIC, Permudah Akses Whoosh bagi Penumpang Internasional

Dalam pembahasan tersebut, Yusril menyoroti perlunya memperhatikan perbuatan yang berpotensi menguras kekayaan nasional, bukan hanya praktik seperti penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara.

Ia mencontohkan under-invoicing di sektor pertambangan, yakni pelaporan volume transaksi yang lebih rendah daripada jumlah sebenarnya, serta pencurian ikan di laut. Menurut Yusril, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap perekonomian Indonesia.

Yusril menggambarkan kemungkinan pelaporan hasil tambang sebesar 10.000 atau 15.000 ton ketika jumlah yang ditambang mencapai 20.000 ton. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan penyempurnaan aturan.

Yusril juga menyoroti pentingnya memperjelas unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam ketentuan tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemahaman yang jelas mengenai kedua unsur tersebut diperlukan agar penerapan hukum tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap pengelolaan keuangan maupun kegiatan usaha.

Pembahasan turut mencakup kesesuaian aturan nasional dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi. Yusril menjelaskan bahwa cakupan konvensi tersebut tidak terbatas pada penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang menjadi pedoman bagi negara peserta dalam menyusun aturan nasional.

Pemerintah, menurut Yusril, akan melanjutkan kajian dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip UNCAC serta karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, penyempurnaan aturan masih berada dalam tahap pengkajian dan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final mengenai perubahan definisi tindak pidana korupsi.