Perkuat Integritas Aparatur, Ditjen Imigrasi Gandeng KPK Perkuat Kepatuhan Internal dan Cegah Gratifikasi

PusakoNews.com, Surabaya - Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 1–3 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pembenahan organisasi sekaligus penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan keimigrasian. Sebanyak 272 peserta mengikuti forum tersebut, terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, hingga kepala unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian dari seluruh Indonesia.

Sebagai narasumber utama, Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, menyampaikan pentingnya membangun sistem pencegahan sebagai fondasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, pengendalian gratifikasi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi harus diawali dengan penguatan integritas setiap aparatur negara.

Dalam paparannya, Nensi mengingatkan seluruh insan keimigrasian agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan secara berkala, serta segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menerima gratifikasi.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, setiap aparatur sipil negara di lingkungan Imigrasi harus menjadikan moralitas, profesionalisme, dan kepatuhan sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas.

"Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," ujar Hendarsam.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi tidak hanya dibangun melalui capaian kinerja, tetapi juga melalui proses pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai integritas organisasi.

Selama tiga hari pelaksanaan sosialisasi, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai aspek penguatan kepatuhan internal, mulai dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan budaya antikorupsi, penegakan kode etik, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga peningkatan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Materi yang diberikan juga menitikberatkan pada kemampuan organisasi dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini melalui penerapan manajemen risiko, pengendalian benturan kepentingan, serta optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system sebagai bagian dari sistem pengawasan internal yang modern dan efektif.

Untuk memperkaya perspektif serta memperkuat sinergi lintas lembaga, Direktorat Jenderal Imigrasi turut menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi negara lainnya. Mereka antara lain Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat harmonisasi antara fungsi pengawasan internal dan pengawasan eksternal sehingga tercipta tata kelola keimigrasian yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam arahannya, Hendarsam kembali menegaskan bahwa kepatuhan internal tidak boleh dimaknai hanya sebagai instrumen pengawasan ataupun penindakan terhadap pelanggaran. Lebih dari itu, kepatuhan harus menjadi budaya organisasi yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga petugas yang bertugas langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana," tegas Hendarsam.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi meminta seluruh kepala kantor wilayah serta kepala UPT Keimigrasian untuk segera mengimplementasikan hasil sosialisasi di unit kerja masing-masing. Evaluasi secara berkala akan terus dilakukan guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sekaligus mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut Hendarsam, keberhasilan institusi pada masa mendatang tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik yang mampu dibangun melalui pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Mengakhiri arahannya, Hendarsam mengajak seluruh jajaran Imigrasi menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun organisasi yang semakin bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," tutup Hendarsam.
[PusakoNews.com/red]