Pemerintah memperluas arah kebijakan keuangan menuju kesejahteraan keluarga, sementara Presiden Prabowo menekankan efisiensi BUMN dan ketegasan terhadap konsesi sumber daya alam yang tidak produktif.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rakornas TPAKD 2026 sebagai bagian dari perubahan orientasi kebijakan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arah kebijakan ekonomi pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga yang berfokus pada kesejahteraan keuangan keluarga hingga pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) dan penertiban konsesi sumber daya alam (SDA).
Berbagai kebijakan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Salah satu agenda utama pertemuan adalah peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini memperluas orientasi kebijakan pemerintah dari upaya memperbanyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan menuju perhatian terhadap kondisi keuangan keluarga.
Di hadapan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor keuangan, Prabowo juga menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
DNKK Dibentuk, Kesejahteraan Keuangan Keluarga Jadi Perhatian
Peresmian DNKK dilakukan melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menurut Airlangga, pendekatan baru pemerintah tidak lagi berhenti pada kepemilikan rekening atau keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan. Perhatian juga diarahkan pada kondisi keuangan rumah tangga sebagai unit ekonomi terkecil.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujar Airlangga.
Dalam struktur DNKK yang disampaikan pada Rakornas, Presiden Prabowo menjabat sebagai ketua dewan, sedangkan Airlangga menjalankan tugas sebagai ketua harian.
OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan sejumlah kementerian lainnya turut dilibatkan dalam struktur kelembagaan tersebut.
Airlangga menerangkan bahwa kebijakan DNKK akan memperhatikan tiga aspek kondisi keuangan masyarakat, yakni financial wellness atau kualitas kondisi keuangan, financial resilience atau ketahanan menghadapi guncangan keuangan, serta financial security atau rasa aman dalam mengelola keuangan.
Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Pelaksanaannya di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan orientasi tersebut, manfaat layanan keuangan diharapkan tidak hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang telah memperoleh akses, tetapi juga dari kondisi keuangan keluarga yang menjadi sasaran kebijakan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Inklusi Keuangan Capai 93,61 Persen, Literasi Masih 69,57 Persen
Perubahan arah kebijakan itu disampaikan ketika pemerintah melaporkan perkembangan akses keuangan nasional.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 yang dipaparkan Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen.
Kedua angka tersebut memperlihatkan perbedaan capaian antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan literasi keuangan yang diukur dalam survei.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Friderica juga melaporkan bahwa Indonesia telah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.
OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelenggaraan survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Friderica menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mendukung agenda Asta Cita, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sejak akhir 2024.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
Prabowo turut menyoroti perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” katanya.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Prabowo Dorong Efisiensi BUMN, Targetkan Penutupan 700 Perusahaan
Selain memperluas kebijakan akses dan kesejahteraan keuangan, Presiden Prabowo menggunakan forum Rakornas TPAKD untuk menegaskan arah pembenahan BUMN.
Pemerintah, menurut Prabowo, terus menjalankan konsolidasi, perampingan, dan penutupan perusahaan yang tidak efisien atau mengalami kerugian.
Dalam paparannya, Prabowo menyebut jumlah awal BUMN sebanyak 1.074 perusahaan. Ia kemudian menyampaikan angka sekitar 364 dalam menjelaskan perkembangan konsolidasi dan penataan yang telah dilakukan hingga malam sebelumnya.
Presiden juga menyampaikan sasaran penutupan 700 BUMN hingga Desember 2026.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan pengelolaan perusahaan negara memberikan manfaat kepada masyarakat.
Prabowo mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya mengembalikan tata kelola ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Kepala Negara mengakui bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan seketika.
Namun, ia menyebut sejumlah perusahaan yang sebelumnya tidak menghasilkan keuntungan telah menunjukkan perbaikan kinerja. Bahkan, menurut laporan yang disampaikannya, ada BUMN dengan peningkatan keuntungan sebesar 200 persen, 300 persen, hingga 900 persen.
Angka tersebut disampaikan Presiden sebagai gambaran perkembangan kinerja sejumlah perusahaan, tanpa perincian nama BUMN maupun periode penghitungan keuntungan dalam bahan yang tersedia.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Konsesi SDA Tak Dikerjakan Lebih dari Dua Tahun Diminta Dicabut
Persoalan lain yang menjadi perhatian Presiden adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui pemberian konsesi.
Prabowo menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan pihak yang memperoleh izin pengelolaan SDA. Kemampuan menjalankan kegiatan usaha menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum konsesi diberikan.
“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegas Presiden.
Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil tindakan terhadap konsesi yang tidak memperlihatkan aktivitas nyata.
Ia meminta agar izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun dicabut.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dinilai harus dilakukan secara produktif dan memberikan manfaat bagi rakyat.
Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan SDA Indonesia tidak boleh berhenti sebagai potensi yang belum dimanfaatkan.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” ujar Prabowo.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Pelanggaran Berulang Terkait Karhutla Juga Disorot
Selain konsesi yang tidak produktif, Prabowo menyinggung adanya indikasi pelanggaran berulang oleh perusahaan pemegang konsesi, terutama yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden menyebut adanya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing yang perlu dimintai pertanggungjawaban.
Ia mengungkapkan laporan mengenai pemegang konsesi yang diduga telah melakukan pelanggaran berkali-kali, bahkan hingga belasan kali.
Menurut Prabowo, pemerintah perlu bersikap tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang.
“Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja,” ujar Presiden.
Pernyataan tersebut merupakan arahan Presiden mengenai penindakan terhadap pelanggaran berulang, bukan keterangan bahwa pencabutan izin seluruh perusahaan yang dimaksud telah dilaksanakan.
Prabowo juga mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengelola perkebunan dan kegiatan usaha berbasis sumber daya alam.
Ia meminta kepala daerah memperhatikan pendidikan dan pengembangan kapasitas generasi muda agar memiliki kemampuan dalam mengelola potensi ekonomi nasional.
Rangkaian arahan dalam Rakornas TPAKD 2026 tersebut memperlihatkan dua perhatian kebijakan yang disampaikan Presiden: memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan serta memperbaiki pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi negara.
Di satu sisi, pemerintah membentuk DNKK untuk memperluas perhatian terhadap ketahanan keuangan keluarga. Di sisi lain, Presiden menekankan efisiensi BUMN dan pemanfaatan konsesi SDA agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Sekretariat Presiden — Rakornas TPAKD 2026
[02]InvestorTrust
[03]BeritaNasional
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar