Mengawali tugas sebagai Menko Polkam, Dudung menyiapkan koordinasi penanganan karhutla, penguatan stabilitas politik nasional, serta pendekatan persuasif dalam penanganan keamanan di Papua.
Stabilitas politik dan supremasi hukum. Menko Polkam menekankan penghormatan terhadap keputusan lembaga negara, menjaga persatuan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pimpinan partai politik.
PusakoNews.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menetapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), stabilitas politik nasional, serta keamanan Papua sebagai perhatian utama dalam mengawali masa tugasnya.
Prioritas tersebut disampaikan Dudung setelah menjalani serah terima jabatan (sertijab) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dudung menyatakan telah menerima arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga situasi politik dan keamanan nasional tetap kondusif. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kemenko Polkam membutuhkan koordinasi yang kuat dengan berbagai kementerian dan lembaga.
“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” ujar Dudung, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kemenko Polkam.
Salah satu langkah yang disiapkan Dudung adalah mempercepat koordinasi penanganan karhutla. Persoalan tersebut menjadi prioritas yang disampaikan Djamari Chaniago dalam proses pergantian kepemimpinan.
Dudung berencana mengumpulkan kementerian dan lembaga terkait melalui rapat koordinasi untuk membahas langkah penanggulangan. Ia juga menyampaikan rencana meninjau langsung wilayah terdampak guna memastikan upaya penanganan berjalan optimal.
“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla,” katanya.
Rencana tersebut menempatkan koordinasi antarlembaga dan peninjauan lapangan sebagai dua langkah awal yang akan ditempuh Menko Polkam dalam menangani persoalan karhutla.
Stabilitas Politik dan Penghormatan terhadap Keputusan Hukum
Di bidang politik, Dudung menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
Menurutnya, seluruh pihak perlu menghormati proses dan keputusan hukum yang dihasilkan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK). Penghormatan terhadap supremasi hukum dinilainya menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Dudung juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membangun persepsi berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar jelas, terutama informasi yang beredar melalui media sosial.
Untuk menjaga situasi politik tetap terkendali, Dudung merencanakan koordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Ia juga menyatakan akan menjalin komunikasi dengan para ketua partai politik.
Langkah tersebut, menurut Dudung, merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden agar dinamika politik dapat dikelola dengan tetap mengedepankan hukum, persatuan, dan kepentingan nasional.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Papua: Pendekatan Kultural dan Pembinaan Teritorial Diprioritaskan
Selain persoalan karhutla dan politik nasional, Dudung memberikan perhatian terhadap situasi keamanan di Papua.
Dalam penanganannya, pemerintah akan mengutamakan pendekatan persuasif melalui interaksi dengan masyarakat, penguatan hubungan sosial dan budaya, serta pembinaan teritorial.
Menurut Dudung, tindakan yang menggunakan kekerasan hanya diarahkan secara terbatas terhadap sasaran tertentu. Sementara itu, pendekatan kultural dan upaya membangun hubungan dengan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas.
Dengan penekanan tersebut, penanganan keamanan Papua tidak hanya berorientasi pada operasi keamanan, tetapi juga pada hubungan antara aparat dan masyarakat melalui kegiatan teritorial serta pendekatan sosial budaya.
Djamari berharap penggantinya mampu menjalankan berbagai tanggung jawab kementerian yang memiliki cakupan tugas luas, khususnya dalam menjaga koordinasi bidang politik dan keamanan.
“Selamat melaksanakan tugas. Saya hanya bisa menyampaikan doa, semoga tugas Menko Polkam yang cukup besar, luas, dan berat bisa Pak Dudung selesaikan, dan saya yakin Bapak bisa,” kata Djamari.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Polkam atas dukungan selama masa kepemimpinannya.
Acara sertijab dan lepas sambut tersebut turut dihadiri Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, serta jajaran pejabat dan pegawai kementerian.
Melalui agenda awal yang disampaikan dalam sertijab, Dudung menempatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai langkah utama untuk menindaklanjuti penanganan karhutla, menjaga stabilitas politik nasional, dan menangani situasi keamanan di Papua.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam).
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar