Menko Polkam: Bangsa Tak Bisa Diserahkan kepada Generasi yang Mudah Terhasut Disinformasi

PusakoNews.com, Batam - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital telah menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, derasnya arus informasi di era digital tidak hanya berpotensi mengganggu persatuan bangsa, tetapi juga dapat memengaruhi pola pikir generasi muda apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai dan penyebaran informasi yang benar.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polkam saat menghadiri kegiatan Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam, Jumat (3/7/2026).

Dalam sambutannya, Djamari menilai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya ancaman lebih banyak terjadi di medan konvensional, kini ruang digital menjadi arena yang tidak kalah strategis dalam menentukan ketahanan bangsa.

"Kalau boleh saya katakan, perang kita sekarang sudah bukan perang di medan biasa lagi, tetapi perang di medan digital. Kita harus banyak memberikan informasi kepada rakyat kita, jangan sampai ruang digital diisi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian," ujar Djamari.

Ia mengingatkan bahwa informasi yang menyesatkan akan menjadi ancaman serius apabila terus dikonsumsi masyarakat, terutama generasi muda, tanpa kemampuan menyaring informasi secara kritis. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak karakter calon pemimpin masa depan sekaligus melemahkan ketahanan nasional.

"Yang saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang ada di situ diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Tentunya ini yang bisa merusak. Kita tidak bisa menitipkan bangsa ini kepada generasi muda yang mudah terhasut konten disinformasi, fitnah, dan kebencian," tegasnya.

Untuk itu, Menko Polkam mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga seluruh komponen lainnya agar aktif mengisi ruang digital dengan informasi yang faktual, edukatif, dan membangun.

"Kita harus banyak dan rajin memberikan informasi kepada rakyat kita," katanya.

Selain menyoroti tantangan di ruang digital, Menko Polkam juga memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Ia memuji pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang telah melampaui tujuh persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Menurut Djamari, pencapaian tersebut merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan kepastian hukum, serta membangun iklim investasi yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor.

"Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan tersebut, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata melalui penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi tersebut harus juga dirasakan oleh rakyat kita, karena setinggi apa pun pertumbuhan ekonomi, tujuan akhirnya adalah untuk menyejahterakan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam juga menekankan pentingnya menjaga soliditas seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat di Kepulauan Riau. Kekompakan seluruh pihak dinilai menjadi fondasi utama dalam mempertahankan stabilitas daerah sekaligus menjaga kepercayaan investor yang selama ini telah tumbuh dengan baik.

Ia mengajak seluruh unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Tidak ada persoalan yang sulit apabila pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Di sinilah peran Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Jaga betul kekompakan di antara kita agar kondisi yang baik ini tetap terpelihara," pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau, Pangkogabwilhan I, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Pangkoarmada I, Dankodaeral IV, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Kabinda, Kepala Zona Bakamla Wilayah Barat, Kepala BNN, Danlanud Hang Nadim, para bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Riau, para rektor perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.

Menko Polkam turut didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi Bidang II, III, dan IV, serta Staf Khusus Menko Polkam.
[PusakoNews.com/red]