Komisi IX DPR RI mendorong sistem peringatan dini kualitas udara, kesiapan fasilitas kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan dan pekerja dari dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta langkah perlindungan kesehatan masyarakat terdampak karhutla dilakukan sejak dini, tanpa menunggu peningkatan jumlah pasien.
PusakoNews.com, Banjarbaru - Kesiapan pelayanan kesehatan menghadapi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan diminta tidak bergantung pada peningkatan jumlah pasien. Upaya perlindungan masyarakat perlu dilakukan lebih awal, termasuk melalui pemantauan kualitas udara dan penjangkauan warga yang berisiko mengalami gangguan kesehatan.
Penekanan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, saat memimpin kunjungan kerja reses ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Yahya mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan lingkungan. Paparan asap juga berpotensi memperburuk gangguan pernapasan, menghambat aktivitas pendidikan dan pekerjaan, serta meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan fasilitas kesehatan memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau masyarakat terdampak.
Peringatan Dini Harus Terhubung dengan Tindakan Perlindungan
Salah satu perhatian Komisi IX adalah perlunya sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan peringatan dini dan langkah penanganan yang jelas.
Yahya menilai informasi mengenai kondisi udara harus dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama ketika paparan asap berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.
Langkah yang didorong meliputi pengaturan aktivitas luar ruang saat kualitas udara memburuk, penjangkauan pelayanan kesehatan ke desa-desa terdampak, serta pemantauan kondisi warga yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
Kelompok yang harus memperoleh perhatian khusus mencakup bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan penderita penyakit kronis.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi IX juga berupaya memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, ketersediaan obat-obatan dan masker, serta kesiapan tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kami berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga perlindungan kesehatan tidak baru dimulai ketika kasus penyakit meningkat,” tegas Yahya sebagaimana dilansir laman resmi DPR RI, Selasa (20/10/2026).
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Kabut Asap Mengancam Pendapatan Pekerja
Selain kesehatan masyarakat secara umum, Yahya menempatkan keselamatan tenaga kerja sebagai bagian penting dari penanganan dampak karhutla.
Risiko tersebut terutama dihadapi masyarakat yang aktivitas pekerjaannya berlangsung di luar ruangan, seperti petani, pekebun, pekerja konstruksi, sektor transportasi, perdagangan, dan pekerja informal.
Menurutnya, paparan asap berpotensi menimbulkan persoalan berlapis. Gangguan kesehatan dapat mengurangi kemampuan bekerja, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi pendapatan harian dan kondisi ekonomi keluarga.
Atas dasar itu, perlindungan pekerja perlu mencakup penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penyediaan alat pelindung yang sesuai, dan penyesuaian aktivitas ketika kualitas udara memburuk.
Yahya juga menekankan pentingnya memastikan pekerja terdampak tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan serta perlindungan jaminan sosial.
Perhatian tersebut berkaitan pula dengan penerapan norma ketenagakerjaan, perlindungan pekerja alih daya, serta perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditopang sektor sumber daya alam perlu diimbangi dengan tersedianya pekerjaan berkualitas, penghasilan layak, dan perlindungan tenaga kerja yang memadai.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Penentu Kesiapsiagaan
Untuk mendukung seluruh langkah tersebut, Yahya mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan tersedianya tenaga kesehatan, obat-obatan, masker, serta pelayanan bagi warga terdampak.
Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar langkah perlindungan kesehatan, keselamatan pekerja, dan dukungan jaminan sosial berjalan sebagai bagian dari penanganan karhutla secara menyeluruh.
Yahya turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, petugas lapangan, relawan, mitra kerja, dan masyarakat atas kontribusi mereka dalam menghadapi dampak karhutla.
Ia berharap kerja sama tersebut mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah dan ketangguhan pelayanan kesehatan.
Dengan pendekatan itu, perhatian terhadap karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman kebakaran, tetapi juga pada upaya melindungi kesehatan, keselamatan kerja, dan kehidupan ekonomi masyarakat yang terpapar asap.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) — Parlementaria
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar