KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, Negara Diduga Rugi Rp322,18 Miliar

PusakoNews.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

Penahanan dilakukan pada Selasa, 4 Agustus 2026, untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung hingga 23 Agustus 2026.

Tiga orang yang kemudian dikonfirmasi sebagai tersangka adalah Dian Rachmawan, mantan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2017–2019; Weriza, mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020; serta Elvizar, mantan pegawai Telkom yang juga pemilik PT Pasifik Cipta Solusi. Identitas ketiganya kembali disebut dalam perkembangan penyidikan pada September 2026.

Dian ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Sementara itu, Weriza dan Elvizar ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam perkara tersebut, KPK menyebut dugaan kerugian keuangan negara sedikitnya mencapai Rp322,18 miliar. Angka itu mengacu pada penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan dalam proyek digitalisasi SPBU.

Kerugian tersebut terdiri atas sekitar Rp193,75 miliar terkait pengadaan sistem pemantauan volume bahan bakar minyak atau Automatic Tank Gauge (ATG), serta sekitar Rp128,42 miliar terkait pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC).

KPK menduga terdapat pengaturan dan pengondisian dalam proses pengadaan yang kemudian membentuk rantai pengadaan berlapis.

Dengan demikian, perkara yang ditangani KPK tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU, tetapi juga menyoroti proses pengadaan perangkat yang digunakan dalam program tersebut.

Perkara digitalisasi SPBU tersebut telah masuk tahap penyidikan KPK sejak September 2024.

Sejumlah saksi mulai dipanggil sejak Januari 2025. Pada Agustus 2025, KPK menyatakan penyidikan telah memasuki tahap akhir dan proses penghitungan kerugian negara dilakukan bersama BPK.

Setelah penahanan ketiga tersangka pada 4 Agustus 2026, penyidikan masih berlanjut.

Pada September 2026, KPK kembali memanggil sejumlah saksi, termasuk pihak yang berkaitan dengan perusahaan yang terlibat dalam pengadaan perangkat untuk proyek digitalisasi SPBU. Pemeriksaan tersebut antara lain diarahkan untuk mendalami proses digitalisasi dan pengadaan terkait proyek.

KPK menyangkakan ketiga tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama.

Penetapan tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan. Penentuan bersalah atau tidaknya para pihak tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.