"Jusuf Kalla Soroti Kericuhan Hari Damai Aceh: Jangan Ganggu 21 Tahun Perdamaian Helsinki"
Kericuhan Warnai 21 Tahun Perdamaian Aceh, Ini Pesan Jusuf Kalla
Peringatan 21 tahun perjanjian perdamaian Aceh di Banda Aceh, Aceh, Sabtu 15 Agustus 2026, diwarnai kericuhan.
Rangkuman Berita
Kericuhan terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Jusuf Kalla menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kepemimpinan lokal, bukan penolakan terhadap pemerintah pusat.
JK meminta masyarakat menjaga perdamaian karena dua dekade kondisi damai telah membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Aceh.
Sesuaikan Ukuran Baca
672
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
PusakoNews.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyoroti kericuhan yang terjadi di Banda Aceh saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Kericuhan berlangsung setelah rangkaian kegiatan peringatan perdamaian Aceh yang dipusatkan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Massa yang sebelumnya mengikuti zikir, doa bersama, dan penyampaian aspirasi kemudian terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena terjadi tepat pada momentum 21 tahun penandatanganan MoU Helsinki, yang menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.
Jusuf Kalla, yang turut berperan dalam proses perdamaian Aceh, mengatakan peringatan tersebut semestinya menjadi momentum untuk mengingat keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai.
"Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman," ujar JK kepada wartawan di Jakarta, Sabtu sore, sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Menurut JK, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran atribut tertentu. Aparat TNI dan Polri, kata dia, berupaya mencegah situasi berkembang menjadi konflik terbuka.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," kata JK.
JK menilai dinamika tersebut lebih berkaitan dengan persoalan internal di Aceh. Ia menyebut terdapat sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.
Ia juga menilai situasi tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh. Menurut JK, masyarakat Aceh telah merasakan berbagai manfaat dari kondisi damai yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.
"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," kata JK.
JK juga menyinggung kondisi kepemimpinan Aceh ketika kericuhan terjadi. Dalam keterangannya, ia menyebut Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud sedang berada di luar daerah untuk menjalani pengobatan.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," ujar Kalla.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Lebih jauh, JK mengatakan tidak melihat adanya indikasi bahwa kericuhan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Ia justru melihat persoalan tersebut lebih mengarah kepada dinamika politik dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan di tingkat lokal.
"Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi," katanya.
JK mengingatkan agar masyarakat Aceh tidak membiarkan persoalan tersebut mengganggu capaian yang telah dibangun selama 21 tahun setelah perdamaian Helsinki.
Ia menilai pelaksanaan otonomi khusus, dukungan anggaran, serta berbagai hak yang diperoleh Aceh telah menjadi bagian penting dari proses pembangunan pascakonflik.
"Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," ujar JK.
Pernyataan JK tersebut menjadi pesan penting di tengah munculnya kembali ketegangan pada momentum yang seharusnya menjadi pengingat atas keberhasilan perdamaian Aceh. Ia berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga stabilitas dan tidak membiarkan persoalan lokal berkembang menjadi konflik baru.
Bagi Aceh, kata JK, perdamaian bukan sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi yang telah memberikan ruang bagi pembangunan, pendidikan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat selama lebih dari dua dekade.
𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭: ANTARA-Republika | 𝐃𝐢𝐨𝐥𝐚𝐡: Tim Redaksi PusakoNews.com
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar