Pramono Anung Dukung Penegakan Hukum Terkait Temuan 995 Senjata di Sekolah Kebayoran Lama

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengambil tindakan tegas menyusul temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai keberadaan senjata maupun barang berbahaya lainnya di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Related News: 995 Senjata Ditemukan di Sekolah Swasta Jaksel, Polisi Dalami Legalitas dan Asal-Usul

Pramono mengaku terkejut setelah mengetahui adanya temuan sekitar 995 pucuk senjata di lingkungan sekolah tersebut. Selain senjata, aparat juga menemukan narkoba dan sejumlah barang lain yang turut diamankan sebagai barang bukti.

"Pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apa pun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Pramono, lingkungan sekolah semestinya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah. Oleh sebab itu, keberadaan senjata serta barang-barang berbahaya di lingkungan pendidikan dinilai tidak memiliki pembenaran.

Ia menegaskan, temuan tersebut menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut institusi pendidikan. Pramono juga menilai pengelolaan yayasan yang memungkinkan terjadinya kondisi tersebut telah memberikan contoh yang tidak baik bagi dunia pendidikan.

"Apa yang terjadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan, senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba, dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh? Jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh," tegasnya.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mencampuri proses hukum yang kini telah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Related News: Sekolah SIHI Jaksel Tetap Beraktivitas Normal Usai Temuan 995 Senjata

Ia menjelaskan bahwa pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut sudah tidak lagi mengelola yayasan. Meski demikian, status tersebut tidak menghilangkan pentingnya proses hukum untuk mengungkap secara menyeluruh asal-usul barang yang ditemukan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada," ujar Pramono.

Saat ini, barang-barang yang ditemukan, termasuk senjata dan narkoba, telah disita dan berada dalam penanganan aparat penegak hukum. Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penanganan kasus tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa aspek keamanan di lingkungan pendidikan harus menjadi perhatian serius. Sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman sekaligus mendukung proses belajar dan perkembangan peserta didik, bukan menjadi lokasi penyimpanan senjata maupun barang terlarang.

Dengan telah ditanganinya kasus tersebut oleh aparat penegak hukum, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya kepada pihak berwenang. Penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan secara tegas dan menyeluruh berdasarkan bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[PusakoNews.com/red]