Gerakan Pilah Sampah di Jakarta Capai 23,14 Persen, Pemprov DKI Perkuat Pengawasan Pengelolaan Sampah

PusakoNews.com, Jakarta - Gerakan memilah sampah di DKI Jakarta terus diperluas hingga tingkat masyarakat di lingkungan RT dan RW. Hingga awal Agustus 2026, tingkat pelaksanaan gerakan pilah sampah di Ibu Kota tercatat telah mencapai 23,14 persen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan perkembangan tersebut saat menghadiri Deklarasi Nasional Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia yang digelar di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Related News: Pramono Anung dan Zulhas Pimpin Apel Jaga Jakarta Pilah Sampah, Warga Wajib Ikut Gerakan Ini

Pramono mengatakan, pemilahan sampah kini tidak lagi sebatas program pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Menurut dia, kesadaran untuk memilah sampah mulai tumbuh di berbagai lingkungan permukiman Jakarta.

"Karena ini sudah menjadi gerakan, saya yakin di mana-mana sekarang sudah bergemuruh untuk itu. Sampai dengan bulan Agustus awal, pilah sampah di Jakarta sudah 23,14 persen," ujar Pramono.

Pengelolaan Sampah Swasta Jadi Perhatian

Di tengah peningkatan gerakan pemilahan sampah, Pemprov DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan dalam praktik pengelolaan sampah di lapangan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas perusahaan swasta yang menangani sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Perusahaan tersebut memperoleh sampah dari pelaku usaha dan mengenakan biaya atas layanan pengangkutan maupun pengelolaannya.

Namun, Pramono menyoroti adanya perusahaan yang justru membuang sampah yang mereka kelola ke lokasi yang tidak memiliki izin. Praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan baru serta berdampak terhadap lingkungan.

Atas pelanggaran tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan denda administratif sebesar Rp5 juta kepada perusahaan yang bersangkutan. Apabila pelanggaran kembali dilakukan, pemerintah daerah akan mengambil langkah lebih tegas berupa pencabutan izin usaha.

Pramono juga meminta agar perusahaan yang melakukan pelanggaran dibuka kepada masyarakat. Menurut dia, informasi mengenai asal sampah, perusahaan pengelola, hingga lokasi pembuangan perlu disampaikan secara transparan kepada publik.

"Sekarang saya minta yang seperti ini diumumkan kepada publik nama perusahaannya, dapat sampahnya dari mana, kenapa dibuang ke sana, dan sebagainya," tegasnya.

Fasilitas Pengelolaan Sampah Terus Diperkuat

Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat infrastruktur pendukung agar gerakan pilah sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pramono menyebut saat ini Jakarta telah memiliki 2.247 unit bank sampah yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Pemprov DKI juga memiliki 31 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Masing-masing fasilitas memiliki kapasitas pengolahan sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari.

Menurut Pramono, keberadaan fasilitas tersebut turut membantu pemerintah dalam menangani volume sampah Jakarta yang sangat besar setiap harinya.

Ia menyebut persoalan pengelolaan sekitar 9.000 ton sampah per hari di Jakarta yang sebelumnya menjadi tantangan besar, kini secara bertahap dapat ditangani dengan lebih baik.

"Penanganan sampah di Jakarta yang dulu tidak terbayangkan bahwa setiap hari bagaimana menangani 9.000 ton sampah di Jakarta ini, alhamdulillah sekarang ini bisa tertangani menjadi lebih baik," tandas Pramono.
[PusakoNews.com/red]