Warga Tanah Abang Deklarasikan Perang terhadap Peredaran Tramadol Ilegal

PusakoNews.com, Jakarta Pusat - Ratusan warga, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, pemuda, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Pusat menyatakan komitmen bersama untuk memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Komitmen tersebut dituangkan dalam deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal yang berlangsung di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap maraknya peredaran obat keras tanpa izin dan tanpa resep dokter yang dinilai dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan deklarasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi persoalan peredaran obat keras ilegal.

Menurut Arifin, keterlibatan masyarakat sangat penting karena peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang dinilai sudah cukup masif. Karena itu, diperlukan gerakan bersama agar pengawasan di lingkungan masyarakat dapat diperkuat.

“Deklarasi perang melawan peredaran Tramadol ilegal melihat peredaran obat keras di Tanah Abang sangat masif. Masa depan generasi muda kita sedang dipertaruhkan,” tegas Arifin.

“Saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada seluruh komponen tokoh masyarakat, pemuda, agama yang tergabung di Tanah Abang yang mendeklarasikan komitmen perang terhadap peredaran tramadol ilegal,” ujarnya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mendorong keterlibatan sejumlah instansi dalam melakukan pengawasan secara terpadu. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Suku Dinas Kesehatan, TNI, Polri, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menangani peredaran obat keras ilegal.

Arifin meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya praktik penjualan tramadol secara bebas tanpa resep dokter.

Setiap laporan mengenai dugaan peredaran obat keras ilegal, kata dia, harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika ditemukan peredaran tramadol dijual bebas tanpa resep, segera laporkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Setelah deklarasi digelar, masyarakat Tanah Abang juga menyiapkan sejumlah langkah lanjutan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi secara langsung ke sejumlah lokasi yang dianggap rawan menjadi titik peredaran tramadol ilegal.

Sosialisasi akan dilakukan secara berkeliling, antara lain di kawasan sekitar Jembatan Tanah Tinggi hingga area yang berada di dekat museum. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi sekaligus mengingatkan masyarakat, termasuk penjual dan calon pembeli, mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari peredaran obat keras secara ilegal.

Selain sosialisasi, warga dan unsur masyarakat juga akan memasang spanduk serta materi imbauan edukatif di sejumlah lokasi strategis. Pesan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam transaksi obat keras tanpa resep.

Pengawasan lingkungan juga akan diperkuat dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang dinilai rawan. Keberadaan CCTV diharapkan dapat membantu pemantauan aktivitas sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Pemerintah bersama masyarakat juga akan menyediakan saluran pengaduan atau hotline bagi warga yang menemukan indikasi transaksi maupun peredaran obat ilegal di lingkungannya.

Deklarasi pemberantasan tramadol ilegal tersebut turut diikuti berbagai elemen masyarakat se-Tanah Abang. Warga dan organisasi kemasyarakatan bahkan melakukan long march dari kawasan Jalan Petamburan menuju Pasar Tanah Abang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Dalam deklarasi, perwakilan warga dan ormas juga membacakan tujuh poin komitmen pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur Forkopimko Jakarta Pusat dan sejumlah elemen masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.

Keterlibatan berbagai lapisan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa persoalan peredaran obat keras ilegal dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan penindakan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif warga dalam mengawasi lingkungan masing-masing.

Tramadol sendiri merupakan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan indikasi medis dan resep dokter. Penggunaan maupun peredarannya secara ilegal dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta menimbulkan persoalan hukum.

Melalui deklarasi tersebut, warga Tanah Abang bersama Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan unsur terkait menegaskan komitmen untuk mempersempit ruang peredaran tramadol ilegal sekaligus melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak penyalahgunaan obat keras.

Gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkembang menjadi sistem pengawasan masyarakat yang konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan di berbagai titik wilayah Tanah Abang.
[PusakoNews.com/red]