Pramono Terbitkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun, Jakarta Siap Biayai Proyek Strategis

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah baru dalam memperkuat pembiayaan pembangunan melalui penerbitan obligasi daerah. Instrumen pembiayaan tersebut menjadi bagian dari strategi pendanaan kreatif yang tengah dikembangkan guna mendukung berbagai proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Enggartiasto Lukita menyerahkan buku Investor Daily Economic Review 2026 kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah merancang penerbitan obligasi daerah dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam acara Investor Daily Roundtable yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6).

Pramono menyebut, penerbitan obligasi ini menjadi langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus berpotensi menjadi obligasi daerah pertama yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Suasana acara Investor Daily Roundtable di gedung IDX Jakarta

Menurutnya, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan difokuskan sepenuhnya untuk mendukung pembangunan sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah proyek prioritas yang telah disiapkan meliputi pembangunan dan peningkatan layanan transportasi, rumah sakit, fasilitas pendidikan, rumah susun, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.

Pramono menjelaskan, sebagian dana obligasi akan dialokasikan untuk memperkuat sektor pendidikan di Jakarta. Selain itu, pembiayaan tersebut juga akan menjadi modal awal pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga ibu kota.

Ia menegaskan bahwa seluruh dana hasil penerbitan obligasi daerah tidak akan digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis maupun penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan daerah tetap akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan tersebut diambil agar pemanfaatan obligasi daerah benar-benar difokuskan pada pembangunan infrastruktur publik dan pelayanan dasar yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pramono optimistis instrumen obligasi daerah Jakarta akan memperoleh respons positif dari kalangan investor. Ia menilai kondisi fiskal daerah yang sehat serta arah pembangunan yang jelas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap obligasi yang akan diterbitkan.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyoroti upaya pembenahan tata kelola BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia mencontohkan kondisi PAM Jaya yang dinilai semakin sehat berkat penerapan manajemen profesional dan penguatan tata kelola perusahaan.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi dan profesionalisme BUMD. Ia memastikan sejumlah perusahaan daerah tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk dalam proses rekrutmen sumber daya manusia yang harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Melalui penerbitan obligasi daerah ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat ibu kota.
[PusakoNews.com/red]