Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Tengah Terapkan SP2D Online untuk Percepat APBD

PusakoNews.com, Kabupaten Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi SIPD RI Berbasis SP2D Online yang diselenggarakan bekerja sama dengan Bank Papua di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama, Nabire, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bimbingan teknis tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. Tumiran, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Tengah Alexander Manansang, pimpinan Bank Papua Cabang Nabire, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan daerah, serta peserta dari berbagai perangkat daerah.

Kepala BPPKAD Papua Tengah, Alexander Manansang, menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, implementasi SP2D Online merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang semakin responsif terhadap tuntutan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. SP2D Online merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien," ujar Alexander.

Ia menjelaskan, keberhasilan implementasi SP2D Online tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Oleh sebab itu, sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, Bank Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan implementasi sistem berjalan optimal.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, para peserta dibekali pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme kerja SP2D Online, mulai dari proses pengajuan dokumen hingga dana diterima oleh pihak yang berhak. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk menguasai penggunaan aplikasi sesuai regulasi yang berlaku, mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat proses pencairan anggaran, menjaga keamanan transaksi elektronik, sekaligus menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Dr. Tumiran, disampaikan bahwa penerapan SIPD RI berbasis SP2D Online merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan.

Melalui integrasi antara sistem SIPD RI dengan sistem perbankan, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kini dapat dilakukan secara real time, tanpa penggunaan dokumen fisik (paperless), sehingga proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, efisien, serta mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mencatatkan capaian sebagai salah satu daerah tercepat di Tanah Papua dalam mengimplementasikan SP2D Online. Meski baru berdiri sekitar tiga tahun sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah berhasil menjadi provinsi ketiga di wilayah Papua yang menerapkan sistem digital tersebut.

Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan daerah, guna menciptakan pelayanan publik yang semakin efektif dan berkualitas.

Tidak berhenti pada implementasi SP2D Online, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah mempersiapkan penerapan sistem pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari pengembangan ekosistem transaksi keuangan digital di lingkungan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu semakin meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, memperkuat transparansi transaksi, sekaligus mendukung penerapan sistem pembayaran pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi.

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi SIPD RI Berbasis SP2D Online ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan proses pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain mendorong percepatan realisasi APBD, penerapan sistem digital tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
[PusakoNews.com/red]